REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Tim Monitoring Capaian Kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberatansan Korupsi (KPK) RI akan membantu penegakan pencegahan korupsi di jajaran pemerintah daerah.
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menilai, kehadiran Tim Korsupgah KPK RI di Kabupaten Gowa sangat membantu, karena KPK RI akan memberikan arahan terkait kegiatan yang dilakukan di 2024 bahkan 2025 mendatang agar tidak terjadi penyimpangan.
“Apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadirannya yang sekaligus mengevaluasi program pemerintah terkait delapan area intervensi. Kami merasa ini sebagai bentuk dukungan KPK dalam melakukan pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa melalui perbaikan sistem,” ungkapnya, di sela-sela menerima kunjungan, di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, kemarin.
Adnan menyebut, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk melakukan pencegahan korupsi. Mulai dari melakukan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan, dan sumber daya aparatur, hingga membangun budaya anti korupsi di sektor-sektor pelayanan publik.
“Sebagai salah satu bentuk komitmen dan upaya pencegahan korupsi, telah banyak program yang ditunjukkan ke arah perbaikan pelayanan publik seperti perencanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM),” ungkapnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gowa saat ini juga terus mewujudkan pelayanan publik yang menjamin kesederhanaan proses pelayanan serta biaya dan waktu yang dapat diukur. Langkah awal yang tempuh adalah sejak 2022 hingga saat ini pihaknya telah membangun pos pelayanan publik di kantor-kantor camat dataran tinggi.
“Ini merupakan cara konkrit yang dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang dapat diakses secara mudah, profesional dan sederhana, yang diharapkan dapat mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Adnan menjelaskan, program pemberantasan korupsi terintegrasi yang dijalankan oleh KPK merupakan langkah yang sangat relevan dengan misi Pemerintah Kabupaten Gowa, yakni terus meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan demokratis.
“Diharapkan pertemuan ini bisa menjadi sarana dan memperkuat kerjasama dengan KPK dalam proses pemberantasan korupsi di Kabupaten Gowa, serta apa yang telah dicapai dalam tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi dapat dilanjutkan. Bahkan ditingkatkan agar lebih baik lagi pada tahun yang akan datang ” harapnya.
Sementara, Kepala Satuan Tugas Koorsup Wilayah IV KPK Tri Budi Rachmanto mengatakan, tujuan dirinya bersama tim berkunjung ke Kabupaten Gowa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi periode 2024 di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
“Jadi kita ingin melihat gambaran utuh di pelayanan publik karena itu erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi begitupun arah kebijakan publik juga etalase pemerintah daerah. Sehingga kami ingin ini bagian yang tidak terpisahkan dari pencegahan,” katanya.
Ia juga meminta komitmen seluruh SKPD terkait mampu ditingkatkan agar tidak hanya dibebankan kepada Inspektorat. Khususnya yang membawahi delapan area intervensi KPK yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak.
“Semua membutuhkan komitmen agar capaian MCP Kabupaten Gowa dapat meningkatkan dibandingkan 2023 lalu,” jelasnya.