REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Pemerintah pusat mendorong agar di tengah pandemi Covid-19, seluruh kabupaten kota mulai melakukan terobosan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal ini lantaran sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang berdampak dengan adanya penyebaran Covid-19 ini. Perbaikan sektor ekonomi ini tentunya untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, hal yang perlu mendorong untuk mewujudkan PEN yakni dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
“Kedepan saya berharap bukan hanya pengawalan program tetapi ada juga optimalisasi PAS, sehingga untuk menuju PAN bisa cepat direalisasikan,” katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 di Ruang Rapat Pimpinan Gubernur Sulsel, Senin (05/04/2021).
Apalagi menurutnya, di masa pandemi Covid-19 dana transfer dari pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami penurunan. Sehingga untuk menutupi hal tersebut maka di butuhkan optimalisasi PAD.
“Sekarang kita tidak bisa berbuat terlalu banyak, dana transfer turun, dana bagi hasil Pemprov juga turun. Jadi ketikan kita mampu mengoptimalisasi potensi potensi pendapatan daerah, berapapun dana transfer dan dana bagi hasil yang kita terima, saya kita itu tidak terlalu berdampak,” tambahnya.
Pelakasana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa pergerakan kemandirian ekonomi di Sulsel secara makro masih banyak berpatokan pada penyerapan anggaran dan distribusi sistem APBD.
“Saya melihat bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan jika uang beredar dan pergerakan pekerja. Demikian juga pergerakan barang dan jasa,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Olehnya itu, dirinya berharap kepada para kepala daerah agar Anggaran Desa (ADD) dapat dialokasi untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional, seperti sektor padat karya. Menurutnya jika ini dapat disentuh maka akan menyerap tenaga kerja.
Selain itu, dirinya juga berharap BPK dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat ikut mendampingi agar program-program khususnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PAN).
“Sehingga peranan APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP Pusat Iwan Taufik Purwanto mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap program di daerah.
Ia menyebutkan, di 2021 ini ada 15 peta prioritas pengawasan, salah satunya Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Pengawalan akan dilakukan mulai dari tahap perencanaan penganggaran dan pembangunan, demikian juga perbaikan dan revisi yang menjadi bagian dari masukan,” terangnya. (Rhany)