REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Sulsel, Ajiep Padindang mengaku kecewa. Konsep pengembangan ekonomi syariah yang diterapkan oleh pemerintah pusat dianggapnya keliru.
Salah satu indikatornya adalah kebijakan merger antar bank syariah milik pemerintah. Masing-masing Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah.
“Saya curiga apakah ini sebagai upaya untuk menghambat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan memberikan ruang ekonomi konvensional tumbuh dengan baik,” kata Ajiep, Senin (22/02/2021).
Indikator lainnya, kata senator dua periode itu adalah dengan bermunculannya pihak-pihak yang mengaku utusan pemerintah yang mengambil alih organisasi-organisasi ekonomi syariah kemasyarakatan.
“Makanya ini diduga ada konspirasi untuk menghambat ekonomi syariah tumbuh di Indonesia. Seakan-akan ada keinginan pemerintah tidak mau melihat ekonomi syariah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Padahal ekonomi konvensional di Indonesia itu berbahaya sebab menganut ekonomi kapitalisme dimana ekonomi dikuasai oleh pemilik modal,” tambah Ajiep.
Menurutnya, ia bersama senator DPD RI lainnya sudah berjuang untuk menjaga eksistensi ekonomi syariah di Indonesia. Hanya saja, katanya, upaya-upaya tersebut seolah tak mendapatkan dukungan berarti dari pemerintah.
“Kita di DPD RI sejak awal ingin melihat bank-bank ini bersaing secara sehat,” demikian Ajiep. (Rizal)