REPUBLIKNEWS.CO.ID, BUTON TENGAH — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Tengah Muhammad Rijal, menanggapi keluhan kelompok penambak Desa Tanailandu tentang dugaan dirinya memonopoli Bantuan Alat berat (Exavator) dari Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Ia menyampaikan bahwa alat bantuan tersebut diroling di beberapa Desa yang memiliki potensi tambak.
“Alat itu kami ambil alih karena sudah tidak difungsikan lagi di Desa Tanailandu. Ini juga menyikapi kecemburuan sosial dari Desa-Desa lain yang memiliki potensi tambak,” ujar Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buteng, saat ditemui di kediamannya, di Kecamatan Mawasangka Tengah, oleh republiknews.co.id, Rabu (29/04/2020).
Lanjut, ia juga menuturkan bahwa biaya sewa alat berat yang dikelola selama bantuan tersebut turun kepada kelompok hingga saat ini masuk ke rekening kelompok penerima bantuan itu sendiri.
“Uang sewa alat itu disimpan pada rekening kelompok dan dipegang oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Buton Tengah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mantan Kepala BKD Buton Tengah itu juga menuturkan bahwa laporan pertanggungjawaban selama ini dibuat oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Buton Tengah.
“Selama ini kan Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan meskipun itu adalah kewajiban kelompok. Karena kelompok penambak tidak tau apa-apa untuk kerjakan itu,” tuturnya.
Berdasarkan informasi yang diterima oleh republiknews.co.id, exavator bantuan exavator itu saat ini ada di Desa Oengkolaki Kecamatan Mawasangka, dikelola oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Buton Tengah tanpa ada konfirmasi atau Komunikasi dengan kelompok penerima bantuan Exavator. (Akbar Tanjung)