REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Besarnya peranan PKK dalam masyarakat menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah untuk menyokong kerja-kerja PKK. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Gowa, Muhammad Asrul.
“Mulai tahun anggaran 2019 semua dana PKK telah menjadi tanggung jawab Dinas PMD. Bahkan untuk semua PKK desa akan masuk dalam APBD-Desa sebesar Rp. 60 juta. Dikelola selama setahun dan masuk dalam APBD desa. Begitupun dengan PKK kelurahan masuk dalam APBD Kelurahan,” jelasnya dalam Pelatihan Administrasi Se-Kecamatan Bontonompo, di Fave Hotel Makassar, Selasa (04/12/2018).
Penyediaan anggaran ini diharapkan PKK mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya sebagaimana disampaikan oleh ketua TP PKK Kabupaten Gowa, Priska Paramita Adnan.
“Diharapakan kinerja penggurus dan kader PKK semakin meningkat. Kegiatan pemberdayaan yang ada selama ini bisa semakin dimaksimalkan di masyarakat dan kehadirannya bermanfaat,” ujar Priska.
Pada kesempatan ini juga, Priska mensosialisasikan hasil dari Rakorda PKK Kabupaten/Kota yang dilaksanakan baru-baru ini di Makassar.
“Adapun target utama setiap pokja yakni Pokja satu dengan pemberdayaan lansia dan sosialisasi undang-undang dan pecegahan pernikahan usia anak, pokja 2 memprioritaskan UP2K dengan Budidaya cacing dan Pengentasan buta aksara, pokja 3 gerakan lahan produktif inovatif dan kebun hatinya PKK,” pungkasnya. (rls)