Penulis: Moh. Taufik Abdullah, S.E., M.E (Penggiat Demokrasi & Peneliti di Institut Kajian Keuangan Negara dan Kebijakan Publik)
REPUBLIKNEWS.CO.ID, — Seringkali kita mendengar kata korupsi, tak hilang-hilangnya setiap tahun selalu menggelegar di media pemberitaan dan lagi-lagi itu adalah berita korupsi. Yang harus perlu kita ketahui, bahwa dampak korupsi salam sistem demokrasi dan politik di Indonesia telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sementara tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat kita, baik dalam jumlah kerugian negara, maupun jumlah kasus yang terjadi.
Harus adanya keikutsertaan atas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mulai dari pemerintah desa sebagai ujung tombak dan pemerintah daerah. Pencapaian kekuasaan politik yang di sebabkan oleh korupsi akan menghasilkan pemimpin dan pemerintahan masyarakat yang tidak legitimate di mata publik.
Jika demikian, maka masyarakat tidak lagi akan percaya terhadap pemimpin atas kepemerintahannya tersebut, yang mengakibatkan masyarakat tidak tunduk dan patuh lagi pada otoritas pemerintah. Meluasnya praktik korupsi dalam politik seperti kecurangan, politik uang dan kekerasan setiap kali adanya Pemilu, dapat menyebabkan rusaknya tatanan demokrasi yang selama ini kita bangun bersama.
Kerangka konsep demokrasi tak sekedar kedaulatan rakyat akan tetapi bagaimana menyediakan operasionalisasi kedaulatan rakyat yang menjadikan kenyataan dalam proses perumusan kebijakan atas keputusan-keputusan yang bersifat kolektif serta mengikat. Ter-sisinya peranan hukum dalam pembangunan, melahirkan mitos di balik proses hukum formal yang ternyata terlalu sering dan memang benar-benar mitos, dikarenakan tidak lagi memenuhi fungsi-fungsi pengabsahan.
Seorang hakim yang terlihat lurus, bertindak dengan sesuai norma hukum juga dicurigai melalukan ketidak adilan dan korupsi, terlebih lagi politik dan administrasi pada umumnya diketahui syarat dengan korupsi. Politik tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum, akan tetapi keberlangsungannya sesuai dengan pengaruh, status sosial, keluarga, kekuasaan militer dan uang.
Sebagaimana kondisi politik yang acak-acakan lebih cenderung sangat koruptif dan menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Masyarakat banyak yang digiring untuk memilih pemimpin yang pernah melakukan korupsi dan di berikan iming-iming dan mimpi-mimpi kesejahteraan yang selalu menjadi dambaan masyarakat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin dan calon wakil rakyat tersebut.
Demokrasi kita memang sedang menghadapi cobaan dan tantangan berat sebagaimana berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku-pelaku politik dalam pesta demokrasi. Hal ini terjadi karena korupsi dan pembuatan kebijakan yang tidak sesuai bahkan berdampak pada masyarakat yang menjadikan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Reformasi yang dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat justru akan melibatkan lokus ekonomi bagi penyuapan, yang pada praktiknya menumbuhkan para mafia.
Pemerintahan yang telah tersandera dengan korupsi pada akhirnya menciptakan konsekuensi menguatnya plutokrasi yang dikarenakan sebagian orang dan perusahaan-perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah sehingga dalam waktu dekat pemerintahan berjalan merekalah yang nantinya akan mengendalikan dan menjadi penguasa di suatu daerah dan di suatu negri.
Banyaknya perusahaan-perusahaan ternya ada hubungannya dengan partai-partai politik, bahkan beberapa pengusaha besar ikut terlibat dalam partai politik bahkan menjadi ketua partai politik.
Bayangkan saja perusahaan tersebut menguasai hajat hidup orang banyak, seperti diantara lain, bahan makanan dasar dan olahan, perumahan, transportasi, media massa, bahan bakar dan energi dan bahkan keuangan dan perbankan, dari salah satu yang dikuasai tersebut adalah media massa yang dimana saat ini pada setiap stasiun pertelevisian dikuasai oleh mereka oligarki yang menyebarkan informasi selalu memiliki tendensi politik yang bisa memecah belah masyarakat karena begitu kontradiksinya informasi.
Jelas bahwa kaum plutokrasi yang menikmati kekayaan negara ini hanya oleh kelompok-kelompok tertentu bukan oleh rakyat yang seharusnya. Politik kita dikendalikan perusahan-perusahaan besar dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar. Jika melihat sisi lain dari politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat, sementara yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik, karena mereka menganggap bahwa, partai politiklah representasi dari rakyat.
Hal ini terus berulang dari masa ke masa, rakyat terus terombang-aming dalam kemiskinan dan ketidak jelasan masa depannya, dikarenakan partai politik yang memenangkan Pemilu akan menguasai semuanya. Bukankah telah jelas bahwa partai politik dengan kendaraan perusahaan besar yang ada di atas kertas akan memenangkan pertarungan tersebut. Artinya, hanya akan ada sekelompok orang saja yang menang dan menikmati kekayaan yang ada.
Bahwa memang benar adanya, dampak dari korupsi sangat merugikan semua kalangan masyarakat dan membuat hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah sehingga masyarakat akan semakin acu tak acu dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. Acu tak acu yang terjadi seakan memisahkan antara masyarakat dengan pemerintah yang terkesan berjalan dengan sendiri- sendiri. Kepemimpinan yang jujur, baik, bersih dan adil harus mampu mengatasi hal tersebut demi untuk menjaga kedaulatan rakyat dan masa depan Indonesia. (*)