REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Wacana terkait Polri bakal ditempatkan di bawah naungan kementerian dinilai banyak pihak sebagai langkah yang kurang tepat. Salah satu penilaian tersebut datang dari Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah (PM) Sulawesi Selatan.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Heriwawan menyebut langkah tersebut justru akan membuat Polri bekerja tidak efisien dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Padahal katanya, Polri merupakan salah satu stakeholder yang diharapkan dapat mengambil peranan penting dalam pembangunan nasional.
“Jika Polri berada langsung di bawah Presiden, maka kerjanya bakal lebih efektif dan efisien karena tidak harus melalui rantai birokrasi yang panjang,” kata Heriwawan saat dikonfirmasi, Selasa (27/1/2026).
Menurut anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Demokrat itu, posisi tersebut juga demi menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu.
“Apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian, terdapat risiko politisasi institusi kepolisian yang dapat mengganggu profesionalisme dan netralitas aparat penegak hukum,” tegas Heriwawan.
Menurutnya, berdasarkan pengalaman saat ini dengan sistem komando terpusat, Polri terbukti menjadi institusi yang cepat dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini sudah cukup menjadi bukti bahwa sebenarnya Polri tidak perlu berada di bawah kementerian. Kita butuh Polri yang mampu bergerak cepat, sementara di kementerian terlalu birokratis makanya berpotensi lamban,” ujarnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menolak wacana Polri di bawah kementerian. Heriwawan sendiri mengapresiasi penolakan Kapolri tersebut sebagai bagian dari komitmen untuk memperteguh pelayanan polri kepada masyarakat.
“Sikap Kapolri sangat rasional dan perlu kita dukung. Ia berani mengambil sikap yang berani demi komitmen terhadap pelayanan masyarakat,” demikian Heriwawan. (*)