REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi risiko kenaikan harga menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Hal ini dibahas dalam High-Level Meeting (HLM) dengan tema “Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang Momen HBKN Natal dan Tahun Baru, Serta Penguatan Program ETPD Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan” di Kantor Perwakilan BI Sulsel, Rabu (3/12/2025).
Pertemuan ini menghadirkan seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Selatan, termasuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk membahas upaya peningkatan efisiensi, transparansi, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda mengatakan, pada periode Nataru, secara historis beberapa komoditas perlu mendapat perhatian. Hal ini disebabkan karena komoditas tersebut harganya cenderung.
“Ada beberapa komoditas yang harganya rawan naik saat Nataru, seperti cabai rawit, angkutan udara, bawang merah, beras, dan telur ayam ras,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Rizki juga menyampaikan perkembangan inflasi di Sulawesi Selatan berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode November 2025 mencatat deflasi bulanan sebesar 0,07 persen (mtm).
“Dengan perkembangan tersebut, maka laju inflasi Sulsel hingga November 2025 tercatat sebesar 2,34 persen secara year to date,” katanya.
Lanjutnya, dari sisi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih predikat juara Championship TP2DD Wilayah Sulawesi selama empat tahun berturut-turut. Selain itu pada 2025, Kota Makassar dan Kabupaten Sidrap berhasil memperoleh penghargaan dalam ajang Championship TP2DD.
Meski demikian, percepatan dan perluasan digitalisasi di Sulawesi Selatan masih menghadapi beberapa tantangan, khususnya di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini dipengaruhi karena terbatasnya jaringan internet di daerah kepulauan, hingga masih adanya retribusi yang dipungut secara tunai di beberapa daerah.
“Termasuk juga minimnya penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” jelas Rizki.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi mengatakan bahwa dalam upaya pengendalian inflasi di daerah beberapa langkah strategis perlu dilakukan seluruh kepala daerah. Antara lain, melanjutkan urban farming melalui optimalisasi lahan dan penanaman bibit hortikultura bekerja sama dengan Dinas TPHBUN, mengoptimalkan cold storage dan pembangunan pabrik es mini di lokasi strategis, serta pemanfaatan teknologi Ozone untuk memperpanjang umur simpan ikan dan hortikultura.
“Hal lainnya yakni mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak pada komoditas penyumbang inflasi serta meningkatkan serapan beras SPHP melalui koordinasi dengan Bulog,” ujarnya.
Selain itu, memperkuat kelancaran distribusi melalui perbaikan konektivitas dan peningkatan kewaspadaan mitigasi risiko banjir di daerah, dan mengoptimalkan BTT untuk biaya angkut komoditas, serta memperkuat moral suasion dan komunikasi publik (Belanja Bijak, Diversifikasi Pangan) untuk menahan ekspektasi inflasi.
Sedangkan, sebagai upaya mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi, pemerintah daerah perlu disusun Roadmap ETPD Tahun 2026–2029 pada level provinsi, kabupaten, dan kota sebagai tindak lanjut berakhirnya Roadmap ETPD 2021–2025, mengimplementasikan berbagai model bisnis digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pemerintah daerah, serta mendorong aparatur sipil negara (ASN) menjadi duta digital melalui kewajiban penggunaan mobile banking Bank Sulselbar dan QRIS dalam transaksi sehari-hari.
Selain itu, meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan mobile banking oleh seluruh OPD untuk pembayaran kebutuhan pemerintah daerah, memperkuat perangkat dan ketentuan pendukung digitalisasi, termasuk peningkatan infrastruktur dan penguatan sinyal pada daerah yang membutuhkan, serta mengaktifkan TP2DD daerah dan memastikan Pincab Bank Sulselbar masuk dalam program TP2DD.
“Sinergi yang semakin kuat antara TPID dan TP2DD diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang berkualitas dan berkelanjutan,” demikian Fatmawati Rusdi. (*)