REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR — Pemerintah Desa Kahala Ilir, Kecamatan Kenohan, terus memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memperkuat layanan dasar masyarakat. Tidak hanya berorientasi pada pendapatan desa, BUMDes Kahala Ilir kini diarahkan untuk meningkatkan akses logistik dan memastikan kebutuhan pokok warga terpenuhi secara lebih merata.
BUMDes Kahala Ilir yang berdiri sejak 2015 mengelola dua unit usaha utama. Pertama, distribusi gas elpiji (LPG) yang menjadi sumber energi rumah tangga. Kedua, jasa angkutan hasil panen sawit yang membantu petani dalam pemasaran komoditas perkebunan.
Kepala Desa Kahala Ilir, Mahlan, menyampaikan bahwa pengembangan BUMDes dilakukan secara bertahap dan terukur agar setiap layanan yang dijalankan benar-benar stabil serta memberi manfaat nyata bagi warga.
“Sejak awal kami membangun BUMDes secara bertahap, karena kami ingin layanan yang ada benar-benar bisa diandalkan masyarakat. Bukan sekadar menambah unit usaha,” ujarnya, Rabu (26/10/2025).
Ia menambahkan bahwa capaian Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp11 juta menjadi bukti konsistensi kinerja, meskipun pertumbuhan berjalan perlahan. Menurut Mahlan, keberhasilan BUMDes tidak hanya dihitung dari pemasukan, tetapi dari dampaknya terhadap kemudahan layanan publik.
“Pertambahan PAD ini menunjukkan usaha berjalan stabil. Yang paling penting, masyarakat sekarang lebih mudah mendapatkan LPG dan layanan angkutan panen,” tuturnya.
BUMDes Kahala Ilir juga memperluas usaha dengan membuka layanan angkutan CPO. Langkah ini mempercepat rantai distribusi hasil kebun warga dan memangkas waktu pengiriman ke pabrik.
“Fokus layanan kita memang dua, tapi manfaatnya sudah bisa dirasakan langsung oleh petani. Pengiriman lebih cepat dan biayanya lebih terjangkau,” jelas Mahlan.
Terkait keberadaan Koperasi Merah Putih di desa, Mahlan memastikan koordinasi telah dilakukan sejak tahap penyusunan rencana kerja. Hal ini untuk memastikan kedua lembaga tidak saling tumpang tindih.
“Kami sudah menyusun batas peran dan mekanisme kerja sama supaya pelayanan ke masyarakat tidak bertabrakan. Semua sudah disepakati bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kukar, Arianto, menilai BUMDes memiliki peran besar dalam memperkuat struktur ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Ia menekankan bahwa tata kelola yang baik menjadi faktor utama keberhasilan.
“Desa yang mampu mengelola BUMDes secara teratur dan terbuka akan lebih cepat mandiri. Transparansi dan laporan yang jelas adalah kunci keberhasilan,” ujarnya.
Arianto juga mendorong desa-desa di Kukar untuk terus menggali potensi lokal agar BUMDes dapat mengembangkan unit usaha yang relevan dan adaptif, bukan terpaku pada satu jenis bisnis.
“BUMDes harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan peluang daerah. Dengan begitu, kontribusinya terhadap ekonomi desa akan semakin kuat,” pungkasnya.