REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan akan memanfaatkan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Biaya Tak Terduga (BTT) sebagai upaya pengendalian inflasi.
Apalagi sebelumnya Presiden RI Joko Widodo melalui Peraturan Kementerian Keuangan (Permenkeu) beberapa waktu lalu mengintruksikan agar pemerintah di masing-masing daerah dapat menggunakan DAU dan DBH tehadap pengendalian inflasi.
“Setelah adanya arahan Presiden RI Joko Widodo, kami segera menghitung dan mengarahkan agar dana tersebut digunakan untuk bantuan sosial kepada masyarakat,” ungkapnya saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan Tahun 2022 di Hotel Claro Makassar, Selasa (11/10/2022).
Ia menyebutkan, pihaknya akan memanfaatkan sebesar dua persen atau sekitar Rp4,6 miliar dari DAU dan DBH tersebut.
“Rencananya kami arahkan untuk bansos di luar dari kuota pemerintah pusat sebanyak 55.361 KK yang terdaftar dalam DTKS. Jadi kita akan menambah yang tidak di-cover oleh bantuan pemerintah pusat dengan nilai yang sama,” ungkapnya.
Selain itu, lewat anggaran tersebut pihaknya akan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak. Bantuan ini diberikan kepada pelaku UMKM yang belum pernah mendapat bantuan akibat pandemi Covid-19.
Lanjut Adnan, upaya lainnya yang akan dilakukan yakni, Pemerintah Kabupaten Gowa juga akan menggunakan anggaran BTT untuk intervensi kepada petani. Tujuannya agar produksi hasil pertanian di Kabupaten Gowa bisa terjaga.
“Di Gowa yang mengalami kontraksi ada dua komoditas yakni bawang merah dan cabai merah, sehingga kami mengidentifikasi petaninya. Kemudian mengarahkan BTT untuk petani dua komoditas tersebut agar produksinya terjaga dan meningkat di akhir tahun, karena diperkirakan Natal, dan tahun baru konsumsi terjadi kenaikan,” jelasnya.
Kendati demikian, upaya yang dilakukannya dalam jangka pendek ini adalah pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa daerah. Antara lain, Kabupaten Enrekang dan Bima sebagai daerah yang memiliki kelebihan bawang merah dan cabai merah.
“Kami akan membeli dua komoditas yang dibutuhkan di dua daerah ini dan menanggung transportasi, pengiriman dan pendistribusian dengan menggunakan BTT ini,” tambah Adnan.
Ia berharap agar pemerintah provinsi memberikan data kepada seluruh kabupaten dan kota di Sulsel yang kondisi komoditasnya mengalami surplus. Hal ini agar kerjasama antar daerah bisa dilakukan tanpa harus keluar dari daerah di Sulawesi Selatan, sehingga inflasi di daerah juga mampu dikendalikan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan Causa Iman Karana mengatakan, pada September 2022 ini Sulawesi Selatan mengalami inflasi tahunan sebesar 6,35 persen (yoy). Dimana secara spasial dari 5 Kota IHK (Bulukumba, Makassar, Palopo, Parepare dan Watampone), Kota Palopo merupakan daerah yang mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,74 persen (mtm).
“Inflasi daerah disumbang oleh kenaikan harga bensin, angkutan udara, angkutan dalam kota, pasir, dan angkutan antar kota. Sementara potensi komoditas penyumbang inflasi secara historis dalam 5 tahun terakhir yakni cabe rawit, cabe merah, ikan bandeng, bawang merah, dan angkutan udara,” urainya.
Ia mengimbau, agar seluruh kepala daerah bisa menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo terkait upaya pengendalian inflasi. Termasuk berkomitmen melakukan berbagai upaya preventif, salah satunya melalui optimalisasi anggaran seperti, APBD, BTT dan belanja wajib dua persen dari DAU dan DBH untuk pengendalian inflasi.
“Pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota diharapkan dapat terus berinovasi dalam pengendalian inflasi seperti melalui kerjasama antar daerah hingga tahap operasionalisasi dan program urban farming melalui program mandiri benih untuk mendorong ketersediaan pasokan,” tutupnya. (*)