REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengaku, pengelolaan sampah masih perlu menjadi hal prioritas yang diperhatikan pemerintah daerah.
Ia menilai, sampah menjadi salah satu permasalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dimana 17 persen atau sekitar 11,6 juta ton berasal dari sampah plastik.
“Sampah plastik pun menjadi persoalan utama yang kini dihadapi daerah. Bahkan jumlahnya semakin hari semakin banyak karena sifatnya yang tidak mudah terurai menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Baik pencemaran tanah maupun laut,” tegasnya saat memberikan sambutan pada Dialog Nasional Pemanfaatan Sampah Menjadi Peluang Usaha Yang Inovatif, Produktif dan Berkelanjutan, secara virtual, kemarin.
Menurut Sekretaris Jendral (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini, meskipun saat ini pemerintah daerah mulai fokus pada penanganan sampah plastik. Di mana pemerintah daerah telah turut mendukung upaya pengurangan sampah plastik, salah satunya dengan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
Dirinya menyebutkan, sekitar 70 pemerintah daerah di seluruh wilayah telah menerbitkan peraturan pembatasan plastik sekali pakai. Inisiatif-inisiatif tersebut pada umumnya ditujukan untuk mendorong penerapan ekonomi sirkular.
“Ini dipercaya dapat memperpanjangan masa guna barang melalui sistem regeneratif seperti penggunaan ulang, pengurangan, dan pengembalian (3R),” jelasnya.
Ia menyebutkan, banyak tantangan lain yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanganan sampah. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Berdasarkan Studi FITRA dan SYSTEMIQ pada 60 sampel di kabupaten dan kota, saat ini proporsi rata-rata belanja pengelolaan sampah oleh pemerintah kabupaten dan kota hanya 0,7 persen dari APBD.
Selain anggaran, dari sisi kelembagaan, tantangan bagi pemerintah daerah adalah masih menyatunya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan sampah. Kondisi ini sangat menyulitkan bagi daerah untuk mengembangkan program-program pengelolaan sampah yang mandiri dari sisi pembiayaan.
“Untuk itu, APKASI mendorong agar pemerintah daerah menerapkan badan layanan umum daerah (BLUD) sebagai opsi dalam perbaikan tata kelola pengelolaan sampah. BLUD ini memiliki fleksibilitas dalam pembiayaan dan penggunaan SDM,” ujarnya.
Andan menambahkan, sampah menjadi permasalahan yang serius, dibutuhkan pengelolaan yang baik. Sehingga dirinya berharap pengelolaan sampah ini dilakukan dengan baik secara bersama-bersama dan gotong royong.
Menurutnya, permasalahan sampah jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi permasalahan serius yang bukan saja dihadapi oleh generasi sekarang tetapi juga oleh generasi yang akan datang.
“Kami meyakini bahwa persoalan sampah dapat diatasi lebih mudah melalui gotong royong antar pemangku kepentingan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan perguruan tinggi serta sektor swasta seperti KADIN,” tandasnya.
Sementera itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan setidaknya ada tiga pendekatan yang bisa dilakukan dalam penanganan sampah ini. Antara lain mengurangan sampah, sirkular ekonomi dan pemanfaatan teknologi.
Dirinya menjelaskan, pengurangan sampah bisa dimulai dari rumah dengan melakukan pemilaan sampah khususnya yang memiliki nilai ekonomis. Menurutnya ini akan membantu tempat pembuagan akhir (TPA) yang ada di kabupaten kota bisa lebih lama.
“Jalankan bank sampah yang ada di daerah masing-masing. Jika ini jalan maka akan membantu TPA di daerah agar lebih lama, dan juga akan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat,” harapnya. (*)