REPUBLIKNEWS.CO.ID, JENEPONTO — Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, membuka Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Daerah (RKPD) tahun 2023.
Kegiatan Musrenbang dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Fakhsirie Radjamilo, mewakili Gubernur Sulawesi Selatan dan Mulyadi Mustamu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil III.
Selain itu turut hadir Ketua DPRD Arifuddin dan beberapa Anggota DPRD Jeneponto, Dandim Gustiawan Ferdianto, Kapolres AKBP Yudha Kesit, Kajari Susanto Ghani, beberapa Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa se Kebupaten Jeneponto.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai Kedudukan, Peran dan Fungsi yang sangat strategis dalam Pembangunan Daerah yang diselesaikan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.
Secara substansi memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan kerangka pendanaan yang wajib dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.
Untuk normatifnya harus menjadi dasar penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan PPAS yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk dibahas dan sepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD.
Selanjutnya secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pembangunan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan daerah
Prioritas pembangunan lewat Musyrenbang tingkat kabupaten Jeneponto menjadi atensi Bupati Iksan Iskandar
Hal itu ditegaskan Iksan Iskandar saat membuka Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana pembangunan daerah (RKPD) tahun 2023 di Ruang Pola panrannuangta, Kantor Bupati Jeneponto, pada Senin (28/03/2022).
“Alhamdulillah Musrenbang kali ini mengangkat tema yang sangat baik dan dilaksanakan setelah melalui serangkaian hasil Musyrembang Kecamatan dengan agenda Penajaman Prioritas di semua Level diharapkan dapat bersinergi untuk optimis bangkit dari situasi pandemi ini termasuk optimisme dalam Pemulihan Ekonomi Lokal yang berimplikasi pada pemulihan ekonomi Nasional melalui aktivitas-aktivitas ekonomi produktif, pemberdayaan, dan penguatan sosial serta menjaga kondusivitas wilayah,” ujarnya. (*)