Cegah Politik Uang, Panwascam Benteng Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024
REPUBLIKNEWS.CO.ID, SELAYAR – Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Benteng menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Acara ini berlangsung di Aula Kantor Lurah Benteng Selatan, Jalan MT Haryono, Selayar, Sabtu (7/9/2024).
Dalam sosialisasi ini, mantan Komisioner Bawaslu Selayar, Abdul Kadir yang juga menjabat sebagai Koordinator APD Kepulauan Selayar, hadir sebagai narasumber. Ia membahas pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawal dan menyukseskan Pilkada.
Ketua Panwascam Benteng, Muhammad Nurwalid menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pencegahan pelanggaran dalam Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar.
“Kami berharap seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada. Kita harus memastikan pesta demokrasi ini berjalan bersih, tanpa kecurangan atau penyimpangan,” ujarnya.
Sosialisasi ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Danramil Bontosikuyu, Kapten Inf Zainuddin, Polsek Bontoharu, dan Komisioner Bawaslu Kepulauan Selayar, Herawati Mufid. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, serta tokoh agama, masyarakat, dan perempuan.
Herawati Mufid, yang bertanggung jawab di Bidang Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Selayar, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya Bawaslu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya politik uang.
Ia menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemilu demi terciptanya demokrasi yang sehat.
“KPU dan Bawaslu hanya bertugas memfasilitasi pemilu, sementara hasil akhirnya sepenuhnya berada di tangan rakyat yang menentukan nasib lima tahun ke depan,” jelas Herawati.
Ia juga menekankan bahwa untuk mewujudkan demokrasi yang berlegitimasi, diperlukan kesadaran dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas untuk tidak tergoda oleh politik uang. Menurutnya, etika dan moral harus dijunjung tinggi dalam proses demokrasi agar terwujud pemerintahan yang bertanggung jawab.
Herawati menutup sambutannya dengan ajakan kepada semua pihak untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai etika serta moral demi membangun demokrasi yang berkelanjutan dan mendukung kepentingan bersama. (*)
Penulis : Andi Rusman