REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR –DPRD Kota Makassar membentuk tim khusus guna mengevaluasi kinerja tenaga honorer di Pemerintah Kota Makassar.
Hal ini menyusul kecuriagaan adanya tenaga honorer fiktif yang menyebabkan kebocoran anggaran.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Azwar mengatakan, anggaran untuk keperluan membiayai honorer di Pemkot Makassar mencapai Rp12 miliar.
“Anggaran honorer Rp12 miliar untuk membayar 8.449 orang. Rasionalisasi perlu dilakukan untuk menghemat anggaran sekaligus merampingkan kepegawaian agar lebih efektif,” kata Azwar, Jumat (29/01/2021).
Ia menambahkan, keberadaan pegawai kontrak ini memang cukup membantu tugas pemerintahan. Namun, jangan sampai ada kebocoran anggaran dan jumlahnya berlebihan.
“Diduga ada yang permainkan jumlahnya, seperti yang pernah didapatkan oleh inspektorat beberapa waktu lalu,” ujar Politisi PKS ini.
Dari hasil rapat, DPRD Makassar juga telah mendapatkan kabar rencana pengurangan jumlah tenaga honorer. Namun, data terakit nama-nama yang akan dipangkas belum ada.
“Yang jelas kita minta data, kita mau tinjau kembali yang di-SK kan itu siapa-siapa yang benar ada dan tidak,” kata Azwar. (Rizal)