REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR – Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara pada Rabu (26/11/2025) menjadi ruang penting bagi desa dalam mengawasi sekaligus menuntut peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah.
Melalui forum daring yang melibatkan kepala desa dan BPD se-Kukar itu, berbagai masukan mengalir deras. Desa secara terbuka menyampaikan kritik, tuntutan, hingga harapan agar pelayanan DPMD berjalan lebih cepat, responsif, serta ditunjang sarana yang memadai.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa suara desa menjadi indikator utama untuk mengukur sejauh mana pelayanan dinas sudah menjawab kebutuhan lapangan.
“FKP ini bukan sekadar forum mendengar keluhan, tapi pengingat bagi kami tentang bagian mana yang perlu dipercepat perbaikannya,” ujarnya.
Masukan yang diterima mencakup perbaikan sarana pendukung yang dianggap belum optimal, respons pelayanan yang masih lambat, hingga pentingnya peningkatan kapasitas aparatur agar tata kelola pemerintahan desa berjalan profesional.
Antusias ratusan peserta Zoom yang aktif menyampaikan komentar memperlihatkan bahwa desa kini semakin percaya diri menyuarakan kepentingannya. Mereka memanfaatkan ruang konsultasi ini untuk memastikan kebijakan dan layanan pemerintah sesuai kebutuhan nyata masyarakat desa.
Arianto menyebut seluruh masukan itu akan menjadi dasar pembenahan layanan DPMD ke depan.
“Semua sudah kami catat, dan ini menjadi komitmen kami untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan,” tegasnya.
FKP tahun ini juga menunjukkan perubahan dinamika hubungan pemerintah daerah dan desa. Desa tidak lagi sekadar menjadi objek pelayanan, tetapi mitra kritis yang mendorong lahirnya birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap persoalan di tingkat akar rumput.