REPUBLIKNEWS.CO.ID, JENEPONTO — Koordinator Wilayah (Korwil) LAI BPAN (Badan Peneliti Asset Negara) Sulawesi Selatan Ridwan Budiman, menyebut di dinas Perikanan dan Kelautan Jeneponto ada banyak mafia bantuan perikanan.
Hal tersebut ditegaskan Ridwan di hadapan awak media, Jumat (24/08/2022).
Bagaimana tidak, dengan panjang garis pantai 114 Km, yang melalui beberapa kecamatan mulai dari Kecamatan Bangkala Barat sampai kecamatan Tarowang, menjadikan Jeneponto sebagai daerah yang sangat menjanjikan dari sektor perikanan dan budidaya hasil laut.
Sayangnya potensi alam itu, yang menjadi anugerah dari sang pencipta tidak mampu dimanfaatkan secara baik oleh pihak pemerintah, terutama dinas perikanan dan kelautan.
“Gimana mau maju sektor perikanan dan kelautan kita, nelayan dan petani rumput laut menjerit, karena bantuan diduga banyak diselewengkan,” ungkap Ridwan.
Ridwan menduga, banyaknya bantuan perikanan banyak yang di selewengkan, ada pula yang diperjual belikan, mulai dari bantuan benih ikan, alat tangkap ikan, jaring, bagang sampai bantuan perahu dan mesin perahu diduga tidak tepat sasaran.
“Bagaimana tidak, ada yang tidak masuk nelayan atau kelompok penerima, eh malah dapat bantuan, mungkin dari hasil jual beli” singkatnya
Selain itu, kurangnya pengawasan dari anggota DPRD Jeneponto dalam hal ini Komisi II untuk turun saat bantuan di diserahkan.
” Anggota DPRD Jeneponto khususnya komisi II harus turun ke lapangan saat penyerahan bantuan ke para kelompok, karena masih banyak kelompok yang punya kartu tani, namun kelompok tersebut tidak pernah dapat bantuan,”kata Ridwan.
Korwil LAI BPAN ini akan melaporkan beberapa temuan ini kepihak APH, dan mendesak pihak Kajari Jeneponto untuk tidak main main dalam mengungkap oknum oknum nakal (mafia) ditubuh dinas perikanan kabupaten Jeneponto.