REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gowa bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan memberikan jaminan kesehatan kepada anak-anak sekolah. Khususnya yang belum tercover program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Taufiq Mursad mengatakan, jaminan kesehatan dalam program BPJS Kesehatan ini akan diberikan kepada siswa-siswi yang belum tercover bantuan JKN KIS oleh pemerintah pusat. Sehingga sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan pengecekan data-data siswa yang ada di wilayah Kabupaten Gowa.
“Kita akan melakukan pengecekan kepada anak-anak kita yang bleum tercover BPJS Kesehatan karena dengan meyakinkan anak-anak kita masuk menjadi program jaminan kesehatan ini maka kita bisa menjamin saat terjadi masalah kesehatan mereka,” katanya dikonfrimasi, Jumat (10/02/2023).
Ia mengaku, program tersebut tentunya sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa bahwa selain menjamin pendidikan anak-anak, juga ikut serta menjamin kesehatan mereka. Apalagi ia melihat hingga saat ini kenyataannya masih banyak keluarga (terutama yang memiliki anak bersekolah) yang tidak terjamin kesehatan.
Kemudian, agar dalam proses pengecekan data siswa-siswi di lapangan yang telah tercover jaminan kesehatan, Disdik Kabupaten Gowa telah menginstruksikan kepada seluruh guru-guru, hingga kepala sekolah untuk melakukan pengecekan data kepada siswa-siswi mereka.
“Kenyataan yang kita hadapi sekarang bahwa banyak keluarga yang tidak memiliki BPJS Kesehatan, nah itu kita tidak bisa pantau, sehingga kita bisa memanfaatkan guru-guru untuk mengecek apakah anak-anak di sekolah itu masuk program BPSJ Kesehatan atau tidak,” terang Taufiq.
Hal ini untuk memastikan, bahwa siswa-siswi yang berasal dari keluarga prasejahtera dan tidak tercover dalam jaminan kesehatan bisa mendapatkan perhatian khusus.
“Karena siapa tahu mereka masuk dalam anak-anak keluarga miskin dan tidak tercover bantuan itu, maka jalur sekolah itu bisa diusulkan melalui pemerintah setempat untuk menjadi prioritas mendapatkan bantuan jaminan kesehatan,” katanya lagi.
Menurutnya, dengan melibatkan pihak sekolah melalui kolaborasi maka pemantauan atau pengawasan terhadap meraka (anak-anak) bisa tetap di lakukan. Utamanya pada hal hak pemenuhan pendidikan dan kesehatannya.
“Karena kalau kita tidak berkolaborasi maka bisa saja anak-anak kita itu lepas dari pemantauan bahwa mereka tidak dilindungi, sementara pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk mengcover BPJS kesehatan bagi warga miskin yang tidak masuk dalam tanggungan itu bisa di usaulkan melalui jalur pemerintah,” sebutnya.
Mantan Kepala Bapeda Kabupaten Gowa ini menyebutkan, kuota yang disiapkan pada program tersebut sebanyak 1900 orang. Hanya saja sejak program tersebut dicanangkan akhir 2022 lalu hingga saat ini capaian kuotanya masih jauh dari yang disiapkan. Hal ini dianggap karena masih adanya data yang belum sinkron.
“Kuotanya ada untuk daerah tinggal bagaimana kita menyambung data yang tidak terdeteksi, terakhir masih 1900 orang, cuman karena pendataan dan komunikasi jadi belum semuanya. Makanya tahun ini akan kita maksimalkan pendataan itu,” katanya lagi.
Sementara, pada 2023 ini Disdik Kabupaten Gowa juga akan melakukan kolaborasi program pendidikan yang akan dikaitkan dengan sektor lainnya. Salah satu misalnya pada sektor kesehatan, Disdik Kabupaten Gowa melibatkan guru-guru dan kepala sekolah untuk ikut serta di dalam memantau dan mendukung program pencegahan dan penanganan stunting.
Selain itu pada program IMTAQ juga tetap dilanjutkan di tahun ini karena dinilai menjadi program yang masih sangat dibutuhkan dalam pembinaan iman dan taqwa peserta didik.
“Program Imtaq tetap dilanjutkan karena itu sangat baik untuk anak-anak kita. Termasuk juga program Investasi Sumberdaya Seperempat Abad melalui komitmen Bapak Bupati Gowa agar dilanjutkan kembali,” tegasnya.