REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mengintensifkan pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Rukun Tetangga (BKKDRT) sebagai strategi percepatan pembangunan berbasis komunitas. Program ini digulirkan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan RT.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa pihaknya aktif melakukan monitoring dan pendampingan teknis kepada seluruh desa serta RT penerima BKKDRT agar pengelolaan dana dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap program ini benar-benar mampu menyelesaikan persoalan mendasar di lingkungan warga. Dana Rp50 juta per RT harus digunakan sesuai kebutuhan prioritas wilayah masing-masing,” kata Arianto, Selasa (24/06/2025).
Salah satu contoh keberhasilan implementasi program terlihat di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, yang mengalokasikan dana BKKDRT untuk membenahi sistem drainase dan akses jalan lingkungan. Kepala Desa Sebuntal, Herman, menyebut bahwa pelaksanaan program berjalan optimal berkat pendampingan teknis berkelanjutan dari DPMD Kukar.
“Program ini sangat membantu, terutama dalam penanganan wilayah rawan banjir. Semua kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah dan sesuai juknis,” ujarnya.
Dana BKKDRT di Desa Sebuntal juga diarahkan untuk mendukung kegiatan gotong royong, penyediaan fasilitas kebersihan, dan kebutuhan prioritas warga lainnya. Salah satu rencana strategis desa ke depan adalah penguatan sistem pengelolaan sampah, terutama di RT yang memiliki volume limbah tinggi dan minim infrastruktur pendukung.
Herman menyambut baik wacana kenaikan anggaran BKKDRT dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per RT sebagaimana komitmen kepala daerah terpilih. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut akan membuka ruang lebih besar untuk pembangunan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup warga.
Menanggapi hal tersebut, Arianto memastikan bahwa peningkatan nilai bantuan akan dibarengi dengan penguatan pengawasan, pelatihan teknis, serta tata kelola yang akuntabel dan partisipatif.
“Program ini bukan sekadar soal nominal anggaran, tapi bagaimana pemanfaatannya memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kami akan terus kawal agar setiap rupiah dikelola dengan baik dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan,” tegasnya.
DPMD Kukar berkomitmen menjadikan BKKDRT sebagai instrumen nyata dalam mewujudkan tata kelola desa dan RT yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga secara menyeluruh.