REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan penyediaan makanan bergizi gratis di seluruh posyandu desa berjalan terpadu melalui sinergi antara APBD dan APBDes. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menjadi pengarah utama agar kebijakan ini selaras, tepat sasaran, dan tetap memberikan ruang inovasi bagi pemerintah desa.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa fokus utama bukan hanya penyaluran makanan bergizi, tetapi harmonisasi pendanaan agar layanan posyandu semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“APBD sudah mengalokasikan makanan bergizi gratis untuk posyandu. Tapi jika desa menilai warganya memerlukan tambahan, mereka tetap bisa menganggarkan. Fleksibilitas ini penting,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).
Ia menyebutkan bahwa setiap desa memiliki karakter sosial dan kebutuhan gizi yang berbeda. Karena itu, ruang penyesuaian yang diberikan kepada pemerintah desa memungkinkan layanan posyandu lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.
DPMD Kukar juga memastikan program makanan bergizi ini terhubung dengan skema 150 juta per RT. Dengan demikian, alur pendanaan posyandu berjalan dalam satu garis kebijakan kabupaten dan nasional tanpa mengurangi otonomi desa untuk berinovasi.
“Kami ingin program prioritas tetap berjalan, tetapi desa juga punya ruang untuk memperkuat layanan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Melalui sinkronisasi ini, DPMD mendorong desa untuk tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga memastikan manfaat langsung bagi bayi, balita, ibu hamil, dan lansia sebagai kelompok prioritas.
Program ini diharapkan mampu memperkuat fungsi posyandu sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat desa sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan status gizi di Kukar.
Dengan pendekatan anggaran yang terpadu dan fleksibel, DPMD Kukar memastikan layanan posyandu tidak hanya memenuhi standar administrasi, tetapi benar-benar kuat dalam implementasi di lapangan.