REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR — Di tengah pengetatan anggaran tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) tetap menaruh prioritas tinggi pada sektor kesehatan masyarakat.
Pembangunan Posyandu dipastikan tetap berjalan sebagai bagian dari pelayanan dasar yang tidak bisa ditunda.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, menegaskan bahwa kesehatan warga harus menjadi prioritas, meski anggaran daerah mengalami penyesuaian.
“Kesehatan adalah kebutuhan utama. Rasionalisasi anggaran tidak boleh mengganggu keberlangsungan layanan seperti Posyandu,” ujarnya, Selasa (13/05/2025).
Tahun ini, DPMD Kukar menargetkan pembangunan 14 Posyandu baru di sejumlah wilayah. Namun, tantangan tetap ada, khususnya dalam menentukan lokasi pembangunan yang sesuai dan strategis.
“Seringkali lahan yang diusulkan warga tidak ideal, seperti berada di area belakang rumah atau terlalu jauh dari permukiman penduduk,” jelasnya.
Untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari, DPMD juga menekankan pentingnya legalitas lahan. Pemetaan wilayah terus dilakukan guna memastikan setiap bangunan berdiri di lokasi yang aman secara hukum dan mudah diakses masyarakat.
“Lahan yang digunakan harus jelas secara administrasi dan fungsional bagi warga. Ini penting untuk keberlanjutan fasilitas,” tegas Elvandar.
Ia menyimpulkan bahwa perencanaan matang menjadi kunci keberhasilan pembangunan Posyandu. Dengan strategi yang tepat, fasilitas ini diharapkan memberi dampak positif yang konsisten bagi pelayanan kesehatan masyarakat desa.