REPUBLIKNEWS.CO.ID, BUTON TENGAH – Peningkatan kasus pasien positif corona (Covid-19) di Kabupaten Muna yang merupakan daerah tetangga, membuat DPRD Buton Tengah dan KNPI Buton Tengah meminta Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Buton Tengah melakukan kajian secara menyeluruh.
“Gerakan dari Satgas Covid-19 Kabupaten Buteng, masih terkesan lamban dan adem, realokasi anggaran daerah untuk penanganan covid-19 juga belum jelas, jangan sampai membuat teman-teman medis kurang semangat bekerja,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Buteng Sa’al Musrimin Haadi, saat ditemui di pelataran Kantor Bupati Bureng, usai bertemu Bupati, Sekda, dan Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Buton Tengah.
Sa’al menyampaikan, Satgas Covid-19 sebaiknya dapat mengatur secara detail, sistematis, terstruktur dan massif dalam penanganan covid-19 ini, selain itu kami menyarankan agar kerja-kerja teknis seperti Satgas Covid-19 dapat merilis anggaran penanganan covid 19, serta sejauh mana intervensinya, termasuk meminta agar jubir Satgas Covid-19 buteng bisa mengupdate perkembangan covid 19 setiap harinya.
“Peningkatan kasus positif covid-19 di Muna, akan meresahkan masyarakat Buton Tengah jika berlarut-larut, sepertinya akan berdampak luas, kita lihat di Muna akan memberlakukan pra Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), jadi satgas covid-19 ini harus lebih responsif lagi, termasuk dengan realisasi anggaran Rp 11 Milyar untuk covid-19,” kata Sa’al.
Senada dengan Sa’al Musrimin Haadi, ditempat yang sama ketua KNPI Buton Tengah Firman Kasim, menyampaikan agar Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Buteng harus lebih proaktif mengkaji dampak penyebaran virus corona, memetakan wilayah rawan terpapar di Buton Tengah.
“Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 harusnya bisa membuat peta sebaran yang kira-kira rawan terpapar karena berdekatan langsung dengan kabupaten Muna, melakukan Kajian menyeluruh, jika perlu disetiap titik itu harus dijaga ketat akses masuk dan keluarnya, jalur Damri juga kalau bisa dikaji kembali karena melalui dua wilayah zona merah virus corona yaitu Kendari dan Kabupaten Muna,” kata Firman.
Buteng sebagai salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan kabupaten Muna tentu harus menyiapkan langkah-langkan antisipatif agar wabah covid-19 tidak masuk ke Buteng, kecuali akses kendaraan yang memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) dan suplay sembako yang dibolehkan, tentu saja dalam pengawasan Satgas Covid-19 di masing-masing perbatasan.
“Nah dalam kajian itu bisa juga mengukur kekuatan pangan kita dalam skala 14 hari sampai 1 bulan kedepan, dan bagaimana pengaruh para pekerja/pedagang/sopir kita yang dari data bisa kita liat 10 sampai 20% mempengaruhi,” jelasnya.
Firman memaparkan, jika kekuatan pangan dan ketergantuan akses sangat berpengaruh erat dan tidak bisa dielakkan maka alternatif lain juga kami tawarkan, misalkan tetap akses terbuka tapi terukur.
“Kalau bisa Tim Satgas dapat menutup akses pintu beberapa Desa yang berbatasan lansung dengan Kabupaten Muna seperti, Jalur Provinsi di Desa Lakapera dan Desa Bantea Kecamatan Gu, Desa Air Bajo, Desa Kanapa-napa (Fotu), Desa Terapung (Kaleleha), Desa Tanailandu (Kaudani) dan Desa Dahiango termasuk Pelabuhan Ferry Mawasangka yang berada di Kecamatan Mawasangka,” kata Firman.
Tim Satgas covid tentu harus berkoordinasi dengan kepolisian hubunganya dengan penutupan jalan, mengecek kembali penumpang KM Lambelu kemarin untuk dipastikan telah melakukan isolasi mandiri.
Dengan kejadian wilayah tetangga (Kabupaten Muna) ini Firman berpikir harus ada langkah mawas diri.
“Imbauan terkait Physical Distance dan Stay At Home melalui pamflet dan spanduk di Buton Tengah kita sadari masih kurang efektif,” tutup Firman. (Dzabur Al-Butuni)