REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Komisi D DPRD Sulsel menyoroti mangkraknya pembangunan proyek perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros. Kondisi ini membuat pelayanan dan kenyamanan penumpang terganggu.
Apalagi proyek tersebut menelan biaya cukup fantastis sebesar Rp2,6 triliun untuk perluasan dari 6 gate menjadi 12 gate. Sorotan ini disampaikan ketika Komisi D DPRD Sulsel membidangi pembangunan melakukan rapat dengar pendapat dengan PT Angkasa Pura I.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi mengatakan meskipun Angkasa Pura bukan mitra langsung dari DPRD Provinsi namun persoalan ini menyangkut tanggungjawab legislatif ke masyarakat.
Sehingga penting untuk mendengarkan langsung keterangan dari pihak Angkasa Pura. Sebab, mangkraknya Bandara Sultan Hasanuddin banyak dikeluhkan masyarakat terkait pelayanan fasilitas umum.
“Banyaknya desakan, kami panggil untuk klarifikasi, kami juga punya tanggungjawab ke masyarakat. Kami tahu pembangunan pasti berantakan. Tapi kenyamanan masyarakat harus diprioritaskan. Meskipun kami bukan mitra secara langsung. Tapi ini menyangkut persoalan masyarakat,” katanya.
Ketua Nasdem Makassar ini menuturkan, fasilitas umum yang banyak dikeluhkan pengguna jasa adalah soal toilet hingga akses parkir. Seharusnya toilet dan perparkiran ini perlu dikelola dengan baik.
Cicu berharap besarnya anggaran yang dikucurkan untuk proyek pembangunan Bandara Sultan Hasanuddin sebanding dengan hasilnya. Kendati meskipun Angkasa Pura menggunakan dana pribadi, tetapi merupakan naungan dari Kementerian BUMN.
“Apalagi anggaran besar yang dikeluarkan pemerintah pusat. Insya Allah sebanding hasilnya yang benar-benar menjadi kebanggaan kita semua,” tutup Cicu. (*)