Dua Kasus Dugaan Korupsi di Sinjai Masuk Tahap Penyidikan Kejaksaan

  • Bagikan
Konferensi Pers di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai, Rabu (05/05/2021).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, SINJAI – Dua Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi di kabupaten Sinjai masuk penyidikan. Dua kasus tersebut diantaranya soal proyek Rumah Susun PNS dan bantuan dana hibah PDAM Tirta Sinjai Bersatu.

“Dua pekara ini sebelumnya telah dilalui proses penyelidikan dan telah rampung melalui beberapa Pemeriksaan dan diakhiri dengan rapat oleh tim dan tim sepakat untuk meningkatkan ke tahap penyidikan,” ucap Kajari Sinjai Ajie Prasetya, saat jumpa pers dengan awak media di aula Kejaksaan Negeri Sinjai, Rabu (05/05/2021).

Lanjut dikatakannya, Pembangunan Rusun tahun anggaran 2018 yang bersumber dana dari APBN dikelola PUPR Pusat khusus untuk kabupaten Sinjai sebesar Rp 13 Miliar lebih diduga dalam proses pembangunan Rusun tersebut terdapat penyimpangan yang terindikasi tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan adanya kerugian Negara.

“Sementara ini untuk mengetahui lebih detail, berapa kerugian negara, siapa tersangkanya, bagaimana modus operandinya secara lengkap kita akan dalami dalam proses penyidikan ,” ungkapnya.

Kedua, sebelumnya juga Kejari telah melakukan penyelidikan dugaan Tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana Hibah PDAM Tirta Sinjai Bersatu kabupaten Sinjai tahun anggaran 2017-2019 dimana total anggaran selama 3 tahun kurang lebih Rp 8 Miliar didalam pengelolaan dana hibah tersebut ada item beberapa pekerjaan yang kami duga terdapat penyimpangannya.

“Sehingga layak kita tingkatkan ketahap penyidikan untuk mengetahui lebih lanjut siapa yang harus bertanggung jawab dan berapa pastinya kerugian negara dari oknum tersebut,” ungkapnya

Ditambahkannya, dari proses penyidikan nantinya akan terdapat status saksi, ahli ataupun tersangka dan sudah ada beberapa orang yang telah kita ambil keterangan terkait dua perkara ini.

“Untuk proyek pembangunan Rumah Susun PNS sudah kita periksa 10 sampai 15 orang sedangkan untuk dana hibah PDAM sudah kita periksa 20 sampai 30 orang yang pastinya semua yang terkait tahun 2017-2019 termasuk karyawan,” kuncinya. (Anto)

  • Bagikan