REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas menggelar kegiatan reses dan temu konstituen untuk masa sidang pertama Tahun Anggaran 2025-2026.
Di titik kelimanya, legislator Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu menemui warga di Jalan Cenderawasih, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Selasa (28/10/2025).
Hadir perwakilan lurah dan camat setempat, unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Serta tentunya, ratusan warga yang menyambut kedatangan Edward Horas dengan hangat dan penuh antusias.
Dalam sambutannya, sekretaris Komisi A DPRD Sulsel itu menjelaskan bahwa masa reses merupakan masa yang penting sebagai media untuk menjaring aspirasi masyarakat. Ia pun berharap masyarakat khususnya konstituennya tak menyia-nyiakan kesempatan itu.
“Reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD dalam menjaring informasi untuk kemudian disalurkan ke pihak terkait. Jadi, dengan adanya kesempatan ini, tanyakan dan sampaikan memang apa saja apirasi dan usulan kita semua,” harap Edward Horas.
Penjelasan itupun direspons dengan positif oleh warga Kecamatan Mariso yang hadir. Secara bergiliran mereka menyampaikan aspirasi, kritik dan masukannya untuk pemerintah dan instansi terkait.
Sejumlah aspirasi yang berkembang diantaranya adalah persoalan kendaraan pengangkut sampah yang kurang memadai, perbaikan drainase, serta masalah stunting.
Usai sesi penyampaian aspirasi, Edward Horas pun memberikan tanggapan atas usulan dan aspirasi yang masuk. Ia menegaskan komitmennya untuk berjuang keras mewujudkan harapan konstituennya.
“Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi dan memfasilitasi aspirasi konstituen yang masuk. Ini merupakan komitmen saya selaku perpanjangan tangan dari masyarakat yang saya wakili,” kata Edward Horas.
Terkait masalah stunting, ia menegaskan bakal berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk segera menangani masalah tersebut.
“Tapi khusus masalah stunting ini, kami di Fraksi Gerindra oleh ketua umum Bapak Prabowo Subianto, itu menjadi program nasional yang harus dikedepankan penanganannya,” tutup Edward Horas. (*)