Eks Ketua DPC PKB Sinjai Tolak Hasil Muscab

0
Eks ketua DPC PKB kabupaten Sinjai, H. Amir Timbang saat memperlihatkan SK Selaku ketua PKB periode 2017-2022 beserta SK 9 PAC

REPUBLIKNEWS.CO.ID,SINJAI– Eks Ketua DPC PKB Kabupaten Sinjai, H. Amir Timbang menolak hasil Musyawarah Cabang (Muscab) serentak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di kabupaten Wajo beberapa bulan lalu.

Pasalnya, hasil Musyawarah cabang yang dilaksanakan 13 Maret 2021 lalu khususnya Kabupaten Sinjai dianggap ilegal tanpa ada penyampaian serta pemberitahuan oleh Ketua Wilayah DPW PKB Sulsel, Ashar Arsyad

” hasil Musyawarah Daerah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar beberapa bulan dianggap Ilegal karena tiba-tiba ada muncul Surat Keputusan (SK) Siluman dan penunjukan sebagai Ketua DPC PKB Sinjai tanpa ada sepengetahuan atau pemberitahuan kepada kami,” Ucap saat ditemui dikediamannya, Senin, (19/4/2021) sore.

Lebih lanjut dikatakannya, Musyawarah Daerah yang dilakukan beberapa bulan lalu di kabupaten Wajo tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga AD/ART sehingga kegiatan yang dilakukan dianggap tidak sah

Bahkan, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Selatan belum pernah menyampaikan surat kepada kami selaku pimpinan di daerah untuk melakukan kegiatan partai atau Musyawarah Cabang namun tiba-tiba melakukan Musda PKB di luar daerah Sinjai.

” Sampai saat ini saya adalah ketua DPC PKB yang sah berdasar Surat Keputusan selaku Ketua PKB Sinjai periode 2017-2022 bersama dengan 9 Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Sinjai,” ungkapnya.

Hingga saat ini belum ada penyampaian secara administrasi oleh petinggi Partai tentang kegiatan Muscab yang digelar di kabupaten Wajo tanpa pelibatan dirinya beserta 9 PAC Partai Kebangkitan Bangsa.

” keputusan sepihak yang dilakukan oleh DPW dan DPP itu dianggap telah melukai dan menzholimi banyak pengurus daerah termasuk Kabupaten Sinjai,” jelasnya

Olehnya itu, Petinggi Partai baik itu Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat harus memberi contoh kepada Daerah agar menjalankan kegiatan partai sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Anto)

Tinggalkan Balasan