REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan yang inklusif guna mendukung program prioritas pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, OJK optimis kinerja sektor jasa keuangan di 2025 akan tetap positif sejalan dengan tantangan, dan peluang yang dihadapi serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil.
“Kami optimistis kinerja sektor jasa keuangan di 2025 akan berlanjut dan tumbuh,” katanya, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025, kemarin.
Mahendra menjelaskan, OJK juga memiliki empat kebijakan prioritas dalam rangka menjaga sektor jasa keuangan (SJK) agar tetap resilient sehingga mampu memberikan daya ungkit yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Pertama, optimalisasi kontribusi SJK dalam mendukung pencapaian target program prioritas pemerintah.
OJK mengarahkan industri jasa keuangan (IJK) dalam mengambil peran mendorong pertumbuhan antara lain melalui perluasan pembiayaan bagi program prioritas nasional yang juga menjadi bagian dari strategi bisnis IJK. Hal ini dapat didorong dengan berbagai upaya yakni, dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan, dan dukungan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
“OJK juga memberikan dukungan dalam program pembangunan 3 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menciptakan multiplier effect dalam mendorong investasi untuk mencapai target pertumbuhan perekonomian nasional,” jelasnya.
Kedua, pengembangan SJK untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini diimplementasikan dengan terlaksananya amanat Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan mandat yang semakin luas bagi OJK untuk mengatur dan mengawasi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (AKD-AK), instrumen derivatif keuangan dengan underlying efek, kegiatan usaha bulion, koperasi di SJK open-loop, serta Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK).
“Bertambahnya jenis industri akan memberikan ruang bagi sektor keuangan untuk tumbuh dan lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” tegas Mahendra.
Termasuk upaya pendalaman pasar keuangan, dan konsisten mendukung pencapaian komitmen net zero emission Indonesia dengan meningkatkan peran SJK dalam inisiatif keuangan berkelanjutan.
Arah kebijakan ketiga yakni, SJK yang kuat menjadi fondasi bagi tangguhnya perekonomian, sehingga menjadi prioritas kebijakan ketiga yaitu penguatan kapasitas SJK dan penguatan pengawasan. Kebijakan prioritas keempat, yaitu meningkatkan efektivitas penegakan integritas dan pelindungan konsumen dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap SJK.
“Dengan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil, OJK optimis tren positif kinerja sektor keuangan di 2025 akan berlanjut,” harapnya.
Selain itu, sinergi kebijakan dengan berbagai pihak baik pemerintah, otoritas moneter, industri jasa keuangan, para pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dibutuhkan tidak hanya dalam konteks pencapaian outlook kinerja SJK, namun dalam memaksimalkan kebermanfaatan SJK bagi perekonomian nasional.