REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berupaya memperkuat perencanaan pembangunan daerah dengan menggelar Forum Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Forum ini tidak hanya menjadi wadah bagi perangkat daerah untuk menyelaraskan program kerja, tetapi juga bertujuan memastikan bahwa program prioritas yang telah dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
Asisten III bidang Administrasi dan Umum Pemkab Kukar, Dafip Haryanto, menegaskan bahwa forum ini memiliki peran penting dalam melakukan cross-check terhadap rencana kerja masing-masing OPD agar tidak terjadi tumpang tindih dan seluruh program dapat berjalan efektif.
“Forum ini memastikan bahwa setiap program yang telah dirumuskan dalam rencana awal Renja (Rencana Kerja) 2026 dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah,” jelasnya, Selasa (18/03/2025).
Forum lintas OPD ini juga menjadi momentum bagi perangkat daerah untuk membangun kolaborasi yang lebih erat, terutama bagi OPD yang memiliki keterkaitan dalam implementasi program di lapangan.
Dalam pertemuan ini, setidaknya ada empat OPD utama yang memiliki irisan program dan perlu bekerja sama dalam pelaksanaannya.
Seperti Dinas Sosial (Dinsos), Bertanggung jawab dalam penyediaan data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) memegang peranan dalam program quick win, terutama terkait rumah penitipan anak.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berfokus pada perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak, memiliki keterkaitan dengan program quick win rumah penitipan anak yang juga menjadi prioritas DP2KB.
Dinas Kesehatan, berperan dalam mendukung berbagai program kesehatan masyarakat.
Dafip menekankan pentingnya forum ini sebagai ajang koordinasi agar jika suatu program tidak dapat diakomodasi oleh satu OPD, maka OPD lain dapat mengambil alih atau berkolaborasi untuk memastikan pelaksanaannya tetap berjalan.
“Melalui forum ini, diharapkan apabila suatu program tidak dapat diakomodasi oleh satu OPD, maka OPD lain yang memiliki kewenangan atau program terkait dapat mengambil alih atau berkolaborasi untuk merealisasikan program tersebut,” ujarnya.
Selain melibatkan OPD, forum ini juga mengundang berbagai lembaga kemasyarakatan dan organisasi non-pemerintah untuk turut serta dalam memberikan masukan terhadap program yang akan dirancang.
Dafip menilai bahwa kehadiran lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan program lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkaya perencanaan program sehingga lebih inklusif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Forum lintas OPD ini juga menjadi bagian dari siklus perencanaan pembangunan, yang menindaklanjuti hasil Musrenbang kecamatan serta uji publik atau konsultasi publik perangkat daerah.