REPUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU UTARA — Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024.
Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diminta segera mengambil langkah-langkah penanganan untuk mengakselerasi pencapaian target nasional tersebut, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara yang terus menggenjot penanganan stunting dengan melibatkan semua pihak untuk mengambil peran, utamanya dalam melakukan intervensi penanganan stunting.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik terkait Stunting dan miskin ekstrim, Rabu (15/2/2023), di Aula La Galigo Kantor Bupati Luwu Utara.
Musrenbang Tematik Stunting dan Miskin Ekstrim ini dibuka Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, dan dihadiri Wakil Bupati Suaib Mansur, unsur Forkopimda, Kemenag, BPS, Perbankan, Kepala Perangkat Daerah, para Camat, Lurah, Kepala Desa beserta jajarannya, serta para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Luwu Utara.
Peserta musrenbang tematik membludak. Ratusan peserta hadir dalam musrenbang tematik yang diakui baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia ini. Dalam arahannya Bupati Luwu Utara Indah Putri Indrani mengatakan, untuk menangani stunting dan miskin ekstrim, butuh keterlibatan semua pihak. Tanpa itu, kata dia, upaya mewujudkan target 14% untuk stunting dan 0% untuk miskin ekstrim berat diwujudkan.
“Makanya hari ini kita undang forkopimda yang tahu persis persoalan stunting, juga Kemenag, BPS, termasuk teman-teman dari perbankan juga kita undang karena melalui program CSR-nya bisa mengintervensi terkait stunting dan miskin ekstrim,” tutur Indah.
Indah menambahkan, jika musrenbang tematik stunting dan miskin ekstrim ini dilakukan dalam rangka menjawab persoalan stunting dan miskin ekstrim yang sudah menjadi prioritas pemerintah, dan masuk ke dalam tujuan pembangunan nasional.
“Ini adalah amanah yang diberikan kepada kita yang telah menjadi tujuan pembangunan nasional. Di mana disebutkan, untuk mewujudkan program Jokowi- Ma’ruf pada 2024 adalah untuk stunting diharapkan prevalensinya turun di angka 14%, kemudian untuk miskin ekstrim targetnya adalah 0%,” terang IDP, yang menginisiasi kegiatan ini.
Ia mengakui, masih banyak hal yang perlu dilakukan, utamanya dalam penanganan stunting. Untuk itu, kata dia, semua pihak harus mengambil peran dan bergerak cepat untuk mengatasi persoalan stunting. “Tentu ini membutuhkan gerak cepat dari kita semua,” imbuhnya.
“Persoalan kesehatan, termasuk stunting ini, tidak akan pernah selesai karena memang sangat dinamis, sehingga kita butuh gerak cepat, harus bergerak, tetapi bergeraknya harus harmoni,” jelas Bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan ini menambahkan.
IDP tak lupa mengapresiasi semua pihak, utamanya para peserta yang telah hadir mengikuti musrenbang tematik. Hal itu bukti bahwa semua elemen sudah berkomitmen untuk mengatasi persoalan stunting dan miskin ekstrim di Luwu Utara. “Untuk itu, saya mengapresiasi kepada kita semua atas perkenaannya hadir pada kegiatan ini,” pungkasnya. (*)