Hadiri HUT Undang-undang Pokok Agraria ke-61, Ini Kata Asisten Asisten I Pemkab Sinjai

  • Bagikan
Asistwn I Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Sinjai Andi Ilham Abubakar, memberikan sambutan saat menghadiri HUT Undang-undang Pokok Agraria di Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai, Jumat (24/09/2021).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, SINJAI – Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Sinjai Andi Ilham Abubakar, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) ke-61 yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai, Jumat (24/09/2021) kemarin.

Upacara tersebut berlangsung di Tribun Lapangan Sinjai Bersatu namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Andi Ilham Abubakar mengatakan bahwa, ada beberapa reformasi yang saat ini tengah dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, terutama dalam hal pelayanan pemberian sertifikat.

Sehingga beberapa terobosan dan kemudahan yang dilakukan seperti, pemberian sertifikat sangat membantu masyarakat, khususnya di Kabupaten Sinjai. Dengan begitu, kerja sama yang saat ini terjalin dengan baik diharapkan dapat terus berjalan.

“Kedepan pemerintah daerah sangat berharap tetap dilanjutkan kerja sama dengan pihak Badan Pertanahan Nasional terutama dalam penerbitan sertifikat aset milik pemerintah daerah yang belum mendapat sertifikat,” ucapnya.

Selain itu, kata Ilham pemberian sertifikat terhadap kelompok masyarakat, misalnya pelaku UKM yang saat ini kegiatannya telah berjalan.

“Semoga tetap bisa dilanjutkan untuk memberikan kemudahan akses dari para pelaku-pelaku UKM untuk mendapatkan sertifikat terhadap objek-objek tanah mereka,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPN Sinjai Anwar K menerangakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang bekerja sama dengan Kepolisian berkomitmen memerangi kejahatan pertanahan atau yang dikenal dengan mafia tanah.

“Kementerian memiliki komitmen yang besar bagaimana menghilangkan praktek-praltek mafia tanah, banyak persoalan tanah selama ini karena permainan dari mafia. Karena itu instruksi Presiden, aparat penegak hukum bersama BPN dan semua pihak itu sama-sama memerangi mafia tanah,” jelasnya.

Kemudian kata Anawar, adalah peningkatan layanan kepada masyarakat dalam proses pengurusan sertifikat tanah.

“Harapan kami untuk masyarakat agar mendaftarkan asetnya dan kepada insan BPN kami sangat mengharapkan lebih profesional lagi dalam bekerja, meningkatkan etos kerja dan disiplil supaya masyarakat merasakan BPN itu melayani bukan dilayani,” kuncinya. (Anto)

  • Bagikan