0%
logo header
Jumat, 01 Juli 2022 15:32

Hadiri Sosialisasi Penegakan Hukum, Pj Bupati Buteng Komitmen Pererat Sinergitas dengan Kejati Sultra

Falihin
Editor : Falihin
Kegiatan sosialisasi penegakan hukum oleh Kejati Sultra di Kabupaten Buteng, Kamis (30/06/2022).
Kegiatan sosialisasi penegakan hukum oleh Kejati Sultra di Kabupaten Buteng, Kamis (30/06/2022).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, BUTON TENGAH – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar sosialisasi penegakan hukum di Buton Tengah (Buteng) sebagai pendampingan pihak kejaksaan dalam program kerja pemerintah guna melancarkan pembangunan daerah yang jauh dari potensi praktik korupsi.

Kegitan ini dilaksanakan di gedung Kesenian Lakudo, Kamis (30/06/2022), yang dihadir oleh Kajati Sultra Raimel Jesaja, Kajari Buton Ledrik VM Takaendengan, Pj Bupati Buteng Muhammad Yusup, Ketua DPRD Buteng Bobi Ertanto dan jajarannya, Sekda Buteng beserta seluruh OPD, camat dan kepala desa se-Buteng.

Dalam sambutannya, Muhammad Yusup mengatakan pembangunan daerah yang jauh dari potensi praktik korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegah hukum (APH) namun pemerintah daerah dan masyarakat pun memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama.

Ia menegaskan besaran angka yang tercatat dalam postur APBD mesti dinikmati masyarakat lewat berbagai pembangunan.

“Di tahun 2022 pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah mengelola APBD Sebesar Rp 611,3 milliar, untuk itu Pemkab Buteng dan Kejaksaan kompak bekerjasama mengawal uang negara tersebut,” ungkap Yusup.

“Maka dari itu, pelaksanaan pemerintahan harus ditopang dengan pengelolaan anggaran yang sehat,” sambungnya.

Lebih lanjut, Yusup mengharapkan agar kedepannya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran pemerintah desa harus jauh dari tindak penyelewengan. Agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga sehingga upaya dari rancangan pembangunan dapat ditampilkan secara transparan.

Sebab, kata Yusup, untuk mencapai pemerintahan yang bersih harus menuju kearah pemerintahan yang baik agar pekerjaan yang dilakukan dapat berkelanjutan dengan upaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan instansi penegak hukum.

“Selain komitmen, yang tidak kalah penting adalah membangun mental. Tanpa membangun SDM yang baik dan berintegritas, mustahil pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal,” tuturnya.

Agar terhindari dari pidana korupsi, terdapat delapan area yang patut diperhatikan, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN dan aparat pemerintah desa, optimalisasi penerimaan daerah, serta tata kelola dana desa.

Hal ini harus menjadi upaya dan komitmen bersama para ASN, penyelenggara pemerintah daerah, aparat pemerintah desa, dan stakeholder di kabupaten Buteng.

Sosialisasi penegakan hukum penting dilakukan agar langkah dan strategi pencegahan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Buteng dapat dipahami. Dengan demikian, semua pihak akan memiliki pemahaman tentang tindak pidana korupsi, mampu menguraikan aspek pencegahan dan penindakan, serta mengenal sistem pengendalian tindak pidana korupsi.

“Jangan coba-coba mengambil kebijakan di luar aturan yang ada. Mintalah pendampingan dengan instansi penegak hukum. Jika terjadi benturan dalam kegiatan pemerintahan di lapangan, segera konsultasi dan koordinasi agar mendapatkan nasihat hukum dari penegak hukum. Ini agar kita dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi,” tegas Yusup.

Yusup juga sangat mengapresiasi perhatian Kejati Sultra dan Kejari Buton terhadap daerah yang dipimpinnya. Ia berkomitmen untuk mempererat sinergisitas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Buteng.

“Semoga dengan mengikuti kegiatan ini, para peserta benar-benar memahami dampak jika melakukan tindak pidana korupsi dan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang akan merugikan diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara ini,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Kejati Sultra, Raimel Jesaja mengatakan melalui kegiatan sosialisasi, pihaknya memberikan pencerahan kepada masyarakat agar taat dan patuh terhadap hukum. Menurutnya, harus ada hubungan timbal balik antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

“Saya sebagai pimpinan Kejati Sultra mengharapkan suatu sinergisitas dari semua pihak baik itu masyarakat, birokrasi, dan lembaga penegak hukum lainnya, dalam rangka untuk penyadaran hukum,” harapnya.

Raimel menyebut, di Indonesia saat ini jamak didengar istilah “hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Bahwa hukum hanya bisa tegak kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kekuatan finansial. Sehingga, ia berjanji kejaksaan akan mendampingi pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.

“Tugas kami di Sultra khususnya di Buteng untuk mengembalikan ruh penegakan hukum. Jangan ada yang coba main-main dengan proyek,” tegas Raimel. (*)

Penulis : Rudi Ard
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646