REPUBLIKNEWS.CO.ID, SINJAI — Ratusan lapak untuk para pedagang tengah berdiri tegak di Lapangan Sinjai Bersatu
dalam rangka menyambut Hari Jadi Sinjai yang Ke-459 tahun.
Ratusan lapak bakal dimanfaatkan oleh para pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) dalam momentum Pameran Expo 2023 untuk mempromosikan produk dagangannya.
Hanya saja, pengelolaan dan administrasi Pameran Expo dan UMKM 2023 dinilai tidak transparan. Dan bahkan, harga lapak untuk para pedagang dipameran tersebut diduga bervariasi.
“Harga lapak untuk para pedagang bervariasi dan diduga ada oknum yang terkesan bermain serta memanfaatkan kondisi pedagang,” ujar Sekretaris Himpunan Pengusahan dan Pedagang Sinjai (HIPPSI), Sabir saat dikonfirmasi via telepon, Sabtu (18/2/2023).
Padahal katanya, saat rapat pelaksanaan Pameran dan Expo UMKM 2023 yang dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Sinjai dan dihadiri Kepala Dinas Perindag dan 2 organisasi Himpunan Pengusahan Sentral Sinjai (HPS2) dan Himpunan Pengusahan dan Pedagang Sinjai (HIPPSI) pada tanggal 6 Februari 2023 lalu.
“Dalam rapat itu Penjabat Sekda Sinjai menegaskan bahwa panitia Pameran dan Expo UMKM adalah Dinas Perindag dan tempat pendaftaran dilakukan di UPTD Pasar, tidak ada panitia baik dari HIPPSI maupun HPS2,” tegas Sabir.
Namun Anehnya, saat kami di HIPPSI akan melakukan pembayaran di UPTD pasar, kepala pasar malah menolak menerima pembayaran para pedagang yang sudah mendaftar, karena menurutnya kepala UPTD pasar tidak tahu menahu soal itu.
Dari fakta di lapangan ungkap Sabir, diketahui bahwa ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak HPS2 sehingga terkesan ada permainan yang memanfaatkan kondisi para pedagang. Dan diduga ada indikasi pungli yang bisa saja terjadi apabila pengelolaan tidak transparan.
Menurutnya, sebagai informasi awal bahwa ada harga lapak yang bervariasi atau berbeda-beda. HIPPSI yang menyiapkan lapak berukuran 3×3 meter mematok hanya Rp.500.000 sudah termasuk biaya retribusi, listrik dan bambu. Dan untuk lapak kaki lima ukuran 2×1.5 meter Rp. 200.000 sudah termasuk biaya retribusi dan listrik.
Sementara di pihak HPS2 lapak berukuran 3×3 meter mematok harganya Rp. 550.000 sudah termasuk biaya retribusi, listrik dan bambu, sedangkan untuk lapak kaki lima ukuran 2×3 meter Rp. 350.000 sudah termasuk biaya retribusi dan listrik.
Selain itu, juga ditemukan di lapangan sebanyak 18 petak hanya lahan tanpa bambu di jual seharga 750.000/petak ukuran 3×3 meter oleh pihak HPS2.
“Ini yang harus diperjelas oleh pihak panitia, berapa sebenarnya rincian yang harus dibayar oleh para pedagang, mulai sewa lahan, bambu, listrik, kebersihan bahkan kabarnya ada biaya pengamanan yang nilainya tidak sedikit,” ungkapnya.
“Kami meminta kepada pihak Pemda untuk lebih transparan, karena kami menduga ada banyak kebocoran PAD yang bisa saja terjadi di lapangan,” sambungnya.
Sabir menambahkan, terlebih lagi pihak HPS2 selalu mendesak untuk meminta pembayaran stand dan lapak PKL yang di koordinir oleh HIPPSI, sementara kesepakatan awal bahwa baik HIPPSI maupun HPS2 semua pendaftarannya di UPTD pasar.
Sementara itu, Kepala UPTD Pasar Sentral Dinas Perdagangan Kabupaten Sinjai, Ishak yang dikonfirmasi terkait hal tersebut memilih bungkam.