REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Reses anggota DPRD merupakan salah satu cara untuk menyerap aspirasi masyarakat, dianggap lebih bersifat seremonial dan tidak tepat sasaran.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), mengatakan beberapa reses yang selama ini dilakukan oleh legeslatif juga fiktif. Penegasan ini disampaikan oleh Lusi Palulungan SH, dari Yayasan BaKTI saat berbicara di depan peserta Pelatihan Penyusunan Kebijakan Publik Anggota Legeslatif Perempuan di Sulsel, yang dilakukan oleh Koalisi Perempuann Indonesia (KPI), di MGH , Selasa (12/11/2019).
Berdasarkan riset tersebut, reses konvensional yang selama ini dilakukan dianggap tidak efektif, sehingga tujuan reses itu sendiri tidak tercapai. Karenanya menurut Lusi, reses partisipatif jauh lebih baik dan tepat sasaran.
“Reses partisipatif ini sangat membantu para Anggota Dewan untuk mensosialisasikan apa saja yang telah mereka lakukan selama ini,” ujarnya.
Selain itu reses partisipatif lebih banyak melakukan fokus diskusi sehingga lebih terarah dan tepat sasaran. termasuk dari peserta reses merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang ada.
“Kelebihan lain dari reses partipasif ini karena adanya notulensi setiap reses sehingga ada catatan yang akan menjadi acuan dan progres kerja para Anggota Dewan,” tegasnya.
Lebih jauh dia menjelaskan bahwa reses partisipatif juga melibatkan pihak media dalam setiap kegiatannya, sehingga terinformasikan kegiatan mereka kepada masyarakat.
Pelatihan ini sendiri diikuti oleh para perwakilan Anggota DPRD Perempuan se Sulsel, dengan harapan bisa mendorong para Wakil Rakyat ini bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro raktyat. (Muh. Ahmad)