REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR —
World Agroforestry (ICRAF) Indonesia ambil bagian dalam mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengelolaan bentang lahan. Termasuk mengintegrasikan pemberdayaan perempuan ke dalam berbagai produk kebijakan pembangunan di daerah.
Melalui program Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) di Provinsi Sulawesi Selatan. ICRAF Indonesia menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A) Provinsi Sulawesi Selatan untuk berkolaborasi dalam mendorong bagaimana keterlibatan pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan di daerah dapat terealisasi maksimal.
“Kami mengapresiasi inisiatif untuk menghimpun informasi dari berbagai organisasi perangkat daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ini yang akan menjadi landasan dari kegiatan tindak lanjut lainnya termasuk di antaranya penguatan kapasitas jajaran perangkat daerah dalam menghasilkan kebijakan responsif gender,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Mirna di sela-sela Diskusi Lintas OPD, Perempuan dan Perubahan Iklim, di Hotel Claro Makassar, Selasa, (05/07/2022).
Pada diskusi tersebut dihadiri perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, lintas organisasi perangkat daerah dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Mirna mengaku, saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, telah menempatkan aspek gender sebagai salah satu lingkup dari pelaksanaan pembangunan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.
“Pengarusutamaan gender bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum. Upaya ini perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir pada seluruh perangkat daerah dan instansi,” tambahnya.
Dalam konteks perubahan iklim, beberapa studi dan laporan UN menyebutkan bahwa di seluruh dunia, perempuan bergantung pada sumber daya alam namun memiliki lebih sedikit akses akan sumber daya alam tersebut. Perubahan iklim memberikan dampak berbeda terhadap perempuan yang secara konsisten dirugikan dalam dukungan kelembagaan berupa penyuluhan, penyebaran informasi, dukungan teknis dan layanan lainnya.
Koordinator Provinsi Proyek Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) Muhammad Syahrir mengatakan, upaya pemerintah saat ini telah sejalan dengan kegiatan yang dilakukan ICRAF Indonesia dalam proyek Land4Lives. Dimana ini merupakan proyek lima tahun yang didanai oleh Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada.
Tujuannya, untuk mendukung upaya pemerintah mencapai prioritas pembangunan nasional dalam menciptakan penghidupan berketahanan iklim dan ketahanan pangan untuk masyarakat rentan, khususnya perempuan dan anak perempuan di Indonesia.
“Kami mendukung komitmen Pemerintah Sulawesi Selatan dalam pengarusutamaan gender, karena salah satu prinsip yang diyakini dalam Land4Lives adalah mendorong partisipasi aktif dari masyarakat rentan khususnya perempuan dan anak perempuan dalam pengelolaan bentang lahan terutama dalam menghadapi perubahan iklim,” kata Syahrir.
Diskusi lintas OPD ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam upaya penguatan peran perempuan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menghimpun informasi tentang kegiatan pemberdayaan perempuan yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dan memulai dialog serta diskusi lintas OPD terkait kebijakan, peraturan, dan kegiatan yang responsif gender.
“Kegiatan diskusi ini hanyalah awal dari kemitraan kami dengan pemerintah daerah. Kami harapkan akan ada tindak lanjut yang nyata yang berhubungan dengan penguatan produk kebijakan yang makin mendorong peran aktif perempuan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim,” tegas Syahrir.