Republiknews.co.id

Ikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Bersama KPK, Bupati Polman: Ini Jadi Modal dan Pembelajaran

Bupati Polewali Mandar (Polman) Andi Ibrahim Masdar (baju merah) saat berbicara di Forum Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi, Kamis (11/11/2021).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAMUJU  — Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) Republik Indonesia melaksanakan Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan seluruh Kepala Daerah Se-Provinsi Sulawesi Barat secara tatap muka, bertempat di Hotel Grand Mutiara Mamuju, kegiatan ini kemudian dilanjutkan sesi kedua secara streaming di RRI, Kamis (11/11/2021).

Dalam kegiatan yang diprakarsai oleh KPK tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar dengan pembicara dari pihak KPK adalah Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf (a) Undang – undang no 19 tahun 2019 tentang perubahan ke dua atas Undang – undang no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi, KPK bertugas melakukan tindakan pencegahan.

Lili Pantauli Siregar menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) Area fokus KPK yakni Pencegahan, Pendidikan dan Penindakan.

Selain itu Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Harun Hidayat menyampaikan jika tata kelola Pemerintahan yang baik, dapat terwujud apabila ASN Profesional dalam bidang tugasnya, transparan, akuntabel dan berkeadilan serta anti Korupsi. 

Sementara itu dikatakan juga bahwa Kepala Daerah harus melakukan penguatan integritas dan pemberantasan korupsi dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

Rakor yang berlangsung selam 3 jam diikuti Langsung oleh Bupati Polewali Mandar sebagai komitmen tinggi terhadap upaya pencegahan Korupsi di wilayahnya. Andi Ibrahim Masdar yang hadir secara langsung bersama sekertaris daerah dan inspektur inspektorat Polewali Mandar didampingi oleh kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Aco Musaddad.

Bupati AIM usai mengikuti rakor bersama KPK mengatakan, dirinya menyambut baik acara tersebut. Karena kegiatan bisa menjadi modal dan pembelajaran, sekaligus koordinasi dengan KPK RI dan instansi terkait yang ada di Pemkab Polewali Mandar.

“Kita mengundang pimpinan KPK RI untuk meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan pencerahan kepada seluruh jajaran di Kabupaten Polewali Mandar, karna bagaimanapun mencegah jauh lebih baik,” ungkapnya. (Rudi Fathir)

Exit mobile version