REPUBLIKNEWS.CO.ID, MERAUKE – Hampir sebagian besar kelompok tani (Poktan) atau gabungan kelompok tani di kampung-kampung yang tersebar di 20 distrik se-Kabupaten Merauke tidak terdata di dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun) Kabupaten Merauke Nur Aini dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Kelembagaan Petani di Provinsi Papua Kerjasama Komisi IV DPR RI dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang dilaksanakan di Hotel Halogen Merauke, Sabtu (04/06/2022).
Menurut Nur Aini Bimtek Pembinaan Kelembagaan Petani menjadi sangat penting untuk mengubah mindset para petani dan petugas penyuluh di lapangan. Ilmu pengetahuan dan teknologi, cara berpikir atau mindset petani perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan kedepan.
Petani dan penyuluh di Kabupaten Merauke menjadi ujung tombak pembangunan pertanian sesuai dengan cita-cita bersama bahwa Merauke adalah gerbang pangan. Selaras dengan nawa cita Presiden Jokowi bahwa Merauke akan dijadikan lumbung pangan nasional maupun internasional dengan potensi lahan pertanian seluas 1,2 juta hektar.
Tidak semudah membalik telapak tangan untuk menyandang gelar lumbung pangan nasional maupun internasional itu. Ada hal-hal penting yang memenuhi syarat untuk predikat itu. Untuk itu penataan kelembagaan petani menjadi sangat penting. Mengingat kegiatan dan program pertanian terutama yang bersumber dari APBN membutuhkan data kelembagaan kelompok tani yang ada di Simluhtan menjadi syarat utama.
“Sangat disayangkan. Apabila kita mempunyai anggota petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani di semua kampung yang ada di Kabupaten Merauke, tetapi tidak terdata di Simluhtan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kemarin kita meng-imput kegiatan untuk APBN khususnya DAK dan Otsus, itu dalam Musrenbang masyarakat kita di kampung-kampung berteriak minta pengembangan program kegiatan. Tetapi setelah kita Imput ternyata data kelompok tani dalam Simluhtan zonk alias kosong. Dengan sendirinya kami tidak bisa masukan program dari APBN. Syarat utama program terutama yang dananya bersumber dari APBN adalah data kelompok tani di Simluhtan. Berapa pun banyak kelompok tani bapak-ibu jika tidak terdata di Simluhtan maka program tidak dapat menyentuh bapa-ibu sekalian,” kata Nur Aini.
Dia menjelaskan update data ke Simluhtan dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) sehingga Kementerian Pertanian RI dapat mengukur secara tempat jumlah petani dan alokasi bantuan program pada setiap kelompok tani.
“Kedepan kita perlu bekerja sama dengan dinas dukcapil karena Simluhtan membutuhkan data yang valid. Satu orang satu NIK dan KK. Ini menjadi PR kita bersama dan tantangan kita kedepan,” tandasnya.
Menanggapi hal di atas, anggota Komisi IV DPR RI H Sulaeman L. Hamzah dalam sambutannya mengatakan bahwa selaku anggota Komisi IV pihaknya tidak pernah berhenti untuk meminta kepada Kementerian Pertanian selaku mitra kerja Komisi IV DPR RI untuk terus menerus memperhatikan petani di Papua karena masih banyak kekurangan dan ketertinggalan yang perlu disempurnakan.
“Saya sepakat dengan Ibu Nur Aini yang secara terbuka menyampaikan apa yang terjadi di Merauke. Terima kasih, Bu. Tetapi saya juga perlu sampaikan bahwa kesungguhan saya mewakili Papua di bidang pertanian dan sudah 7 tahun lebih saya di Komisi IV (dua periode). Saya tahu banyak kelemahan dan kekurangan kita di lapangan.
“Ini bukan hanya tugas dari anggota DPR. Tetapi tugas dinas, yang mengidentifikasi seluruh persoalan di lapangan. Sehingga kita bisa saling tukar pendapat dan saling membantu, mana yang harus saya perjuangkan ke kementerian dan mana yang perlu dianggarkan di daerah. Ini yang belum patuh sebetulnya.
“Kalau kita bisa bergerak bersama-sama maka tidak butuh waktu yang banyak 10 tahun, 5 tahun saja sudah ada perubahan. Kalau kita bersama-sama bersinergi. Di setiap pertemuan saya selalu berbicara mari kita bersinergi. Mohon maaf, kalau kita tidak bisa bersinergi alokasi alat-alat pertanian yang saya bawa ke Merauke, terpaksa harus saya alihkan ke tempat lain karena di sini semacam sulit sekali untuk bersinergi. Apa sebetulnya yang dapat menyebabkan ini,” ungkap Sulaeman Hamzah.
Sulaeman mengharapkan sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat dan dirinya selaku wakil rakyat harus tetap terjalin baik. Pemerintah daerah melalui dinas harus memperjuangkan di daerah. Sementara selaku wakil rakyat dia tetap memperjuangkan secara politik di pemerintah pusat, sehingga dari waktu ke waktu saling mengisi.
“Jangan salah bahwa seluruh permintaan dari daerah terkai mesin dan peralatan pertanian bantuan dari pusat yang diminta pemerintah daerah di daerah pemilihan di mana saja dan khusus untuk Papua saya selalu dilibatkan. Karena sebuah permintaan di daerah dibahas dan diputuskan di Komisi IV. Jadi kalau kita dengan yang lainnya saling curiga tidak akan selesai persoalan di daerah.
“Beberapa waktu lalu dalam kegiatan yang sama saya juga minta, kita TNI/Polri dan seluruh kekuatan yang ada di sini bisa bersinergi, ini luar biasa. Apa yang perlu kita lakukan bersama untuk memajukan dan membina petani-petani kita,” ucapnya.
Dia menyebutkan pemerintah daerah harus menjadi contoh dan pioner bagi para petani dan Petani di Papua harus ada pendampingan. Jika tenaga pendampingan petani tak mencukupi, paling tidak petani melihat keberhasilan hal lain yang pantas untuk dikuti. Intinya, sinergitas diutamakan dan penting harus dilakukan bersama-sama. Sulaeman mempertanyakan keseriusan Pemda Merauke melalui dinas terkait dalam meng-imput data pada aplikasi Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
“Saya belum melihat kesungguhan dinas untuk mau bersama-sama. Saya tantang, mau kita majukan petani di Merauke? Ayo sama-sama. Saya tidak mau jalan sendiri harus bersama-sama. Soal kelemahan data petani tidak terdaftar di simluhtan itu salah siapa? Petani tidak mungkin datang sendiri. Mereka hanya tahu mendaftarkan diri kalau ada yang membantu. Simluhtan kan tanggung jawab dari dinas mestinya, yang harus proaktif untuk mendata petani itu dan daftarkan mereka. Bukan tunggu mereka datang sendiri.
“Tetapi ini juga saya paham. Sekali lagi kekurangan tenaga penyuluh kita itu juga menjadi kendala. Tapi jangan dibiarkan mereka ini tidak baik untuk itu. Kita harus bersama-sama memperbaiki kinerja kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kalau kita jalan sendiri sendiri, saya kira siapapun ini tidak akan selesai.
“Apalagi Merauke, Papua Selatan akan jadi provinsi. Merauke sebagai ibukota harus lebih mensejahterakan seluruh rakyatnya, ya petani, nelayan. Basis ini perlu kita bina bersama-sama. Nelayan atau petani harus mereka lebih sejahtera terlebih dahulu baru Merauke ini punya nama. Sinergi tadi yang saya maksudkan untuk kita semua. Ini juga bukan nama perorangan. Petani Sejahtera bukan nama Sulaeman, petani sejahtera bukan nama Polres, bukan nama Babinsa atau nama Kodim, tetapi nama Pemerintah Daerah yang terangkat di sini. Untuk itu mari kita bersinergi,” ajak Sulaeman Hamzah.