REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham RI melalui Inspektur Wilayah (Irwil) I mendorong penguatan kinerja di jajaran kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Penguatan ini dilaksanakan pada kegiatan “Irwil I Aktif Mendengar untuk Memberi Solusi” yang berlangsung di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Inspektur Wilayah I Itjen Kemenkumham Ika Yusanti mengatakan, Inspektorat Jenderal hadir dan bertugas untuk menyelenggarakan pengawasan intern di wilayah Kemenkumham. Hal ini sejalan dengan Organisasi dan Tata Kerja (Orta) Kemenkumham No 41/2021 Pasal 319 yang menyatakan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern.
Ia menegaskan, dalam penyelenggaraan pengawasan ini, diperlukan perubahan paradigma peran Inspektorat yang selama ini berkembang sebagai sosok yang hanya mencari kesalahan, menjadi mitra kerja strategis.
“Paradigma pengawasan internal (watch dog) akan dihilangkan, kita tidak bekerja untuk mencari kesalahan. Kita sesungguhnya adalah mitra kerja (strategic partner). Kami bersama auditor adalah mitra kerja para Kepala UPT,” katanya di sela-sela kegiatan, Kamis, (12/10/2023).
Ia menyebutkan, mitra kerja ini terbagi dengan empat aspek. Antara lain, melakukan manejemen resiko, memberikan peringatan dini, memberikan jaminan kualitas kinerja, dan konsultasi.
“Kami harap kehadiran mitra kerja ini dapat mengantisipasi masalah yang akan terjadi di kemudian hari,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga mengapresiasi tujuh UPT yang akan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Mulai dari Lapas Kelas IIA Bulukumba, Lapas Kelas IIA Palopo, Lapas Kelas IIA Parepare, dan Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.
Kemudian Rutan Kelas IIB Bantaeng, Rutan Kelas IIB Barru, dan Rutan Kelas IIB Sengkang.
Termasuk tiga satuan kerja yang akan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), seperti Kanwil Kemenkumham Sulsel, Kanim Kelas II TPI Parepare, dan Lapas Kelas IIA Watampone.
“Untuk dapat mencapai predikat WBK/WBBM kita perlu mendorong beberapa hal. Seperti, tingkatkan pelayanan publik yang berkualitas, usahakan meminimalisir keluhan, respon cepat setiap ada pengaduan, dan jangan sampai ada berita viral,” tegasnya.
Di kesempatan ini pula dirinya memberikan sejumlah masukan kepada para kepala UPT dalam mendorong peningkatan kinerja. Pertama, pengelolaan anggaran, dalam hal ini kepala UPT diminta bertanggungjawab atas laporan keuangan di satker masing-masing.
Kedua, problem solver, dimana kepala UPT harus adaptif terhadap perkembangan lingkungan kerja, bersinergi dengan pimpinan dan stakeholder, serta tidak mengeluhkan kinerja pegawai bawahan dan arahan atasan.
“Terakhir yang juga perlu diperhatikan yakni prestasi dan inovasi. Prestasi tidak harus mencapai kesempurnaan atas kinerja UPT, melainkan kepala UPT sebaiknya tidak menjadi problem solver,” tegasnya.
Sementara, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak menyampaikan terimakasih atas penguatan yang diberikan Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI kepada para jajaran Kepala UPT lingkup Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Ia pun mengajak seluruh kepala UPT untuk menindaklanjuti arahan tersebut pada tataran implementasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi (Tusi).
“Pada saat mendengarkan pengarahan ini, kepala UPT harus bersikap sopan santun. Jika atasanmu bicara, jangan fokus ke yang lain,” katanya tegas.
Ia juga berpesan agar dalam bekerja dapat dilakukan secara profesional.
“Buatlah kantor Anda berwibawa. Mudah-mudahan penguatan ini menjadi bekal bagi seluruh kepala UPT dengan harapan kinerja Kanwil Kemenkumham Sulsel jauh lebih baik kedepannya daripada yang sekarang,” pesan Liberti.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih, Kepala Divisi Keimigrasian Jaya Saputra, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Yudi Suseno.