REPUBLIKNEWS.CO.ID, SAMARINDA — Isu dinasti politik mencuat dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang diikuti oleh Rudy Mas’ud. Beberapa anggota keluarganya yang aktif di dunia politik turut menjadi sorotan publik.
Saudara-saudara Rudy, seperti Rahmad Mas’ud yang kembali maju sebagai Wali Kota Balikpapan, serta Hasanuddin Mas’ud dan Syahariah Mas’ud yang menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim, memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Mereka bertanya-tanya, apakah kehadiran keluarga ini di berbagai posisi strategis adalah bentuk dinasti politik atau hanya kebetulan?
Dalam sebuah video yang beredar, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa keterlibatan keluarganya bukanlah upaya membangun dinasti politik.
“Indonesia bukan monarki atau kerajaan. Kita ini demokrasi; yang memilih adalah rakyat, bukan penunjukan langsung,” ujarnya.
Associate Professor Dr. Elviandri, pakar hukum tata negara dari Universitas Muhammadiyah Kaltim, memberikan pandangan akademisnya terkait fenomena ini. Menurutnya, praktik dinasti politik sudah ada sejak lama, mulai dari kerajaan hingga masa modern. Namun, dalam negara demokrasi, prosedur pemilihan yang sah menjadi kunci utama.
“Selama seseorang melalui proses demokrasi yang jujur dan adil, maka haknya tetap sah, meskipun berasal dari keluarga politisi,” kata Prof. Elviandri.
Ia juga menekankan pentingnya melihat demokrasi tidak hanya dari segi prosedur, tetapi juga substansinya. Demokrasi substansial, menurutnya, melihat pada kontribusi dan kompetensi para pemimpin, bukan sekadar faktor kekerabatan.
Keterlibatan keluarga Mas’ud di panggung politik Kaltim diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan menunjukkan nilai-nilai kepemimpinan yang mendukung pembangunan daerah. (*)