Jelang Verifikasi Peserta Pemilu 2024, Bawaslu Jeneponto Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilu
REPUBLIKNEWS.CO.ID, JENEPONTO — Menjelang dimulainya kegiatan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual calon peserta pemilu Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto melaksanakan rapat penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024 dengan tema “Potensi pelanggaran pemilu pada Tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024”.
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang media center Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Rabu,(10/08/2022).
Ketua Bawaslu Jeneponto Saiful, menyampaikan, berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 260 Tahun 2022, salah satunya yang diatur tentang Jadwal verifikasi administrasi dan factual pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, verifkasi administrasi itu dimulai tanggal 16 hingga 29 Agustus 2022.
Sedangkan administrasi perbaikan mulai tanggal 29 September – 7 Oktober 2022, sementara verifikasi faktual akan dimulai tanggal 15 Oktober – 4 November 2022.
Selain itu, pada tahapan ini sangat mungkin terjadi pelanggaran pemilu, berupa pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, maupun pelanggaran tindak pidana pemilu.
“Oleh karena itu, tugas Bawaslu adalah sedapat mungkin mengidentifikasi potensi-potensi pelanggaran tersebut agar dapat dicegah,” ujar Saiful.
“Hari ini kita akan melakukan pemetaaan dan identifikasi potensi kerawanan dan pelanggaran tahapan verifikasi administrasi dan faktual yang akan dilakukan oleh KPU Jeneponto, sehingga dapat diawasi secara ketat oleh Bawaslu, dan dapat dilakukan pencehanan. Kita sudah jadwalkan akan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Jeneponto,” Jelas Saiful.
Jadi untuk memastikan sejauh mana kesiapan KPU dalam melakanakan tahapan tersebut maupun langkah-langkah pencegahan lainnya, Bawaslu, antara lain menyampaikan surat pencegahan ke lembaga-lembaga terkait.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Jeneponto Hamka dalam arahannya menyampaikan jajaran Bawaslu Jeneponto harus membekali diri dengan membaca banyak regulasi terkait tahapan pendaftaran, verifkasi, dan penetapan partai politik.
“saya kira Bawaslu sudah membentuk tim fasilitasi pengawasan yang diisi oleh berbagai staf disemua divisi, tidak ada lagi kamar-kamar di Bawaslu, tetapi kita semua bekerja dalam 1 (satu) Tim kerja, semangatnya adalah kelembagaan Bawaslu itu tidak boleh dibatasi pemahamannya secara sectoral, tetapi semua harus paham kerja-kerja Penanganan Pelanggaran, Pengawasan, dan SDM,” Ucap Hamka.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Jeneponto, Koordinator Sekretariat, dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto.
Penulis : Andi Nurul Gaffar