REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kontestasi pilkada serentak di 12 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan menjadi ujian berat bagi Partai Golkar dibawah kepemimpinan Taufan Pawe.
Kepemimpinan serta struktur kepengurusan yang tidak jelas dan belum rampung hingga saat ini, membuat partai pemenang Pemilu di Sulsel diyakini akan kewalahan dalam menggerakkan mesin partai.
Apalagi menargetkan 60 persen kemenangan untuk 12 daerah yang berpilkada sesuai janji politik TP dalam pidatonya, pasca dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh empat pesaingnya pada Musda ke 10 Golkar Sulsel di Jakarta 6-8 Agustus bulan lalu.
Baca Juga : Bertransformasi, Indosat HiFi Siap Tawarkan Internet Rumah Berkualitas dan Andal
Target tersebut dipastikan sulit tercapai dengan kondisi roda organisasi kepartaian yang stagnan saat ini, ditambah lagi dengan gejolak akibat kesewanang-wenangan Ketua tim formatur dalam menentukan komposisi personalia kepengurusan baru tanpa melalui musyawarah dan mufakat bersama tim formatur lainnya.
Olehnya itu, Plt Ketua DPD II Golkar Kabupaten Sinjai, Muhammad Risman Pasigai meminta bahkan mendesak Ketum DPP Airlangga Hartarto turun tangan dan segera mengambil alih kendali Golkar Sulsel.
Termasuk segera mengambil langkah kongkrit menunjuk Plt Ketua Golkar Sulsel agar roda mesin organisasi berjalan dengan baik serta apa yang menjadi target partai untuk Pilkada serentak di Sulsel bisa terealisasi.
Baca Juga : Indosat Dorong Inovasi Sampah Plastik Jadi Pulsa Untuk Objek Penelitian Kampus
Penunjukan Plt itu lnjut MRP, akronim Risman Pasigai karena karena Ketua Golkar terpilih tidak memiliki legalstanding untuk menjalankan roda organisasi karena belum memiliki SK sah dari DPP, apalagi belum adanya pengurus yang dibentuk.
“Hanya cara ini yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nasib partai. Jika tidak, maka target Partai Golkar Sulsel untuk menang di pilkada serentak tidak akan menuai hasil yang baik karena tidak ada pemimpin partai golkar di tingkat provinsi ditambah lagi TP belum menjadi ketua defenitif karena belum di SK-kan,” tegas Risman saat dikonfirmasi, Sabtu (5/9/2020).
Tak hanya itu, TP yang diamanahkan menjadi ketua formatur dianggap telah melanggar ketetapan hasil musda dan PO partai Golkar karena sudah hampir sebulan pembentukan dan penentuan personalia pengurus Golkar Sulsel tak kunjung terselesaikan.
Baca Juga : Cegah Stunting, Ratusan Anak di Gowa Diajak Gemar Makan Telur
Adapun kabar mengenai adanya pengusulan nama-nama calon pengurus Golkar Sulsel yang dikirim ke DPP atas inisiatif dan usulan tunggal Ketua tim formatur, MRP yang juga demisioner Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar Sulsel meminta agar DPP tidak mengesahkan dan menerbitkan SK-nya.
Hal itu ditegaskan MRP karena pengusulan itu sama sekali tanpa melalui rapat resmi keputusan tim formatur, ditambah lagi tim formatur belum melamporkan hasil-hasil keputusan Musda X Golkar Sulsel yang sudah dilaksanakan bulan lalu.
“Sekali lagi DPP harus segera mengambil langkah tegas demi menyelamatkan nasib partai Golkar di Sulsel,” urainya.
Baca Juga : Target Retribusi Pelayanan Kesehatan di Gowa Naik, Realisasi Capai 60,14 Persen
Dalam waktu dekat tambah MRP, sejumlah DPD II Golkar kabupaten dan kota akan segera melakukan konsolidasi, membahas mengenai personalia pengurus baru Golkar Sulsel yang tak kunjung selesai.
Hal ini dilakukan agar roda organisasi di tingkat daerah bisa segera berjalan apalagi 24 kabupaten akan menghadapi Musda ditambah lagi pilkada serentak (*)
