REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Tim Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel bergerak cepat melakukan pemantauan terhadap proses hukum di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar terkait kasus kekerasan seksual dengan korban anak penyandang disabilitas.
Pemantauan dipimpin Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto Burhan didampingi dengan Indah Tri Saputri dan Raniansyah. Berkoordinasi dalam rangka mengklarifikasi informasi yang beredar melalui berbagai kanal media, dan memastikan proses penegakan hukum berjalan lancar.
Koordinasi yang dilakukan atas instruksi Kakanwil Kemenkumham Sulsel ini untuk memastikan akses atas pemulihan dan pendampingan kondisi fisik, maupun psikologis korban, sekaligus membahas arah perlindungan bagi korban yang masih dibawah umur.
“Kehadiran kami di Polrestabes Makassar adalah untuk merespon berita viral beberapa waktu lalu yang menjadi perhatian pimpinan kami, baik di pusat maupun di wilayah guna memastikan terpenuhinya hak-hak asasi bagi korban, terutama dikarenakan korban adalah anak dibawah umur dan penyandang disabilitas,” katanya, Selasa (06/06/2023).
Sementara, Kasubnit 2 Unit PPA Polrestabes Makassar Iptu Syahuddin Rahman yang ditemui tim menyampaikan, hingga kini pihak Kepolisian terus melakukan langkah penanganan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan cepat dan lancar.
“Polrestabes Makassar telah memeriksa beberapa orang saksi dan menetapkan S sebagai tersangka dengan jerat Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memastikan pelaku mendapatkan hukum yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan,” ungkapnya.
Turut hadir pada pertemuan ini Kepala Bidang PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, Hafidah Djalante didampingi Pendamping dari UPTD PPA Kota Makassar, Hana yang menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar melalui DP3A juga bergerak cepat merespon kasus ini.
Kehadiran DP3A Kota Makassar beserta Tim sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi bersama Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk bersama mengawal penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang terjadi di wilayah Sulsel.
“Jadi pak Dedy, kami sudah melakukan pendampingan sekaligus mengunjungi kediaman korban untuk menawarkan fasilitas rumah aman bagi korban, namun atas permintaan orang tua korban tetap dalam pengawasan orang tua, dan rencananya besok korban akan kami asessment untuk memberikan pendampingan psikologis yang tepat,” ungkap Hafidah.
Di tempat terpisah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan seksual. Apalagi, Kemenkumham melalui Kantor Wilayah berkomitmen mendorong penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual.
“Begitu mendapat berita ini Bapak Kakanwil langsung mengintruksikan untuk melakukan pemantauan, peristiwa ini sungguh mencederai rasa kemanusiaan, korban adalah seorang anak dibawah umur dan seorang penyandang disabilitas, kok bisa tega melalukan perbuatan itu!,” ungkap Hernadi.
Sebelumnya viral diberitakan, seorang anak penyandang disabilitas menjadi korban perkosaan hingga hamil 5 bulan oleh Pemilik Warung Coto di Jalan Sungai Saddang Makassar berinisial S. Korban atas tipu daya pelaku, setidaknya telah melakukan hubungan badan sebanyak 7 kali sejak Januari yang dilakukan pada saat warung coto dalam keadaan sepi.