REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Perdana atas Perkara Nomor 12/KPPU-M/2023 terkait dugaan keterlambatan pemberitahuan atau notifikasi pengambilalihan saham Dorel Finance US, Inc. oleh Pon Holdings B.V.
Berlangsung di Kantor KPPU Jakarta, sidang tersebut dijalankan secara hybrid dengan agenda Pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator dan Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat Bukti berupa Surat atau Dokumen Pendukung LDP.
Kepala Kepaniteraan pada Sekretariat KPPU RI Akhmad Muhari mengungkapkan, perkara ini berawal dari akuisisi yang dilakukan Pon Holdings B.V. atas saham Dorel Finance US, Inc. pada 2021 lalu. Di mana Pon Holdings B.V. merupakan perusahaan holding keuangan yang memiliki bidang usaha otomotif, sepeda, peralatan dan sistem tenaga, mobilitas industri, layanan serta produk pertanian dan modal ventura.
Sementara Dorel Finance US, Inc. merupakan perusahaan induk untuk berbagai anak perusahaan Dorel Sports di Amerika Serikat dan Eropa. Transaksi akuisisi tersebut berlaku efektif secara yuridis pada 4 Januari 2022.
“Berdasarkan peraturan, Pon Holdings B.V. memenuhi berbagai ketentuan, khususnya nilai aset atau penjualan gabungan bagi perusahaan yang wajib melakukan pemberitahuan. Sehingga harus melakukan notifikasi kepada KPPU 30 hari sejak transaksi tersebut efektif secara yuridis,” terangnya di sela-sela sidang, Kamis (07/09/2023).
Sehingga, lanjutnya terdapat penambahan waktu perhitungan kewajiban notifikasi menjadi 60 hari sejalan dengan peraturan relaksasi yang dikeluarkan KPPU di masa pandemi. Sesuai ketentuan tersebut, Pon Holdings B.V., seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham tersebut paling lambat pada 31 Maret 2022. Namun KPPU baru menerima laporan pemberitahuan tersebut pada 1 April 2022, sehingga patut diduga telah dilakukan keterlambatan pemberitahuan dan pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
Setelah mendengarkan paparan LDP oleh investigator dan pemeriksaan Kelengkapan dan kesesuaian alat bukti, Majelis Komisi yang diketuai oleh Komisioner Guntur S. Saragih dan didampingi oleh Komisioner Yudi Hidayat dan Komisioner Ukay Karyadi sebagai Anggota Majelis Komisi akan melanjutkan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Senin, 11 September 2023 mendatang dengan agenda Pemeriksaan Tanggapan Terlapor Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.