REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Sebagai upaya dalam mendorong percepatan akses keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar mengagas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Salah satunya di wilayah Sulawesi Selatan atau TPAKD Sulsel.
Kinerja yang didorong TPAKD Sulsel ini pun mengimplementasikan empat pilar. Antara lain, penguatan infrastruktur, asistensi dan pendampingan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan (LIK), dan optimalisasi produk dan layanan industri jasa keuangan (IJK).
“Dari masing-masing pilar tersebut peranan stakeholder yang tergabung dalam TPAKD baik pemerintah, lembaga, industri jasa keuangan, asosiasi, akademisi, dan lainnya menjadi unsur yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program dan tercapainya tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kepala OJK Sulselbar Darwisman, di sela-sela
membuka TPAKD Summit 2024 bertajuk “Bangun Sinergi Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Masyarakat Sejahtera”, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemarin.
Menurut Darwisman, TPAKD yang dibentuk OJK di seluruh daerah sebagai komitmen bersama dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah melalui percepatan akses keuangan. Kemudian, pada wadah TPAKD, hal ini menjadi concern bersama khususnya dalam merencanakan, menetapkan, mengimplementasikan, dan memonitoring program TPAKD. Baik di level provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota.
Hingga saat ini progam TPAKD Sulawesi Selatan dalam hal pengembangan akses keuangan daerah antara lain, Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi (PHINISI), UMKM BAJI’Na, Klasterisasi UMKM, Ekosistem Keuangan Inklusif, Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan (EPIKS), dan program pengembangan ekonomi daerah ekosistem pembiayaan Budidaya Pisang Cavendish di 2024.
Selanjutnya di 2025 dengan potensi produksi kakao yang luar biasa di pulau Sulawesi, dimana dengan menduduki posisi pertama produksi terbesar nasional, pihak OJK turut mengajak seluruh stakeholders untuk bersama-sama mengembalikan kejayaan kakao.
“Untuk itu perlu kita duduk bersama nantinya dalam merumuskan peran masing-masing dan strategi apa yang perlu dilaksanakan dalam pengembangan ekonomi melalui komoditi kakao,” tegas Darwisman.
Lanjutnya, kegiatan TPAKD Summit tersebut merupakan agenda tahunan yang sekaligus dapat menjadi momen untuk memberikan diseminasi informasi terkait program TPAKD. Salah satunya untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan kepada masyarakat.
Sementara, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh meminta perbankan untuk mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat secara luas. Khususnya bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM.
Dalam kesempatan tersebut, Zudan menilai pentingnya inklusi keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan dirinya mengusulkan agar pembayaran cicilan pinjaman disesuaikan dengan siklus usaha masyarakat, misalnya perternak ayam bisa membayar pinjaman setelah 40 hari, petani padi setelah 90 hari panen, atau budidaya ikan setelah 70 hari.
“Setelah berkoordinasi dengan OJK, perbankan
sudah membuka kemudahan akses keuangan atau pinjaman untuk sektor usaha,” ujarnya.
Ia menegaskan, penerima pinjaman haruslah masyarakat yang ingin berinvestasi dan mengembangkan usaha. Sehingga, pemerintah daerah perlu memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang produktif dan berorientasi bisnis.
“Jika TPAKD terus melakukan sinergi yang baik, terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), mendorong adanya inovasi-inovasi pembiayaan sektor usaha masyarakat maka dapat menjadi akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan formal, yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat di daerah,” tutup Prof Zudan.