Ketua Kadin Muna Nilai La Mandi Tepat Pimpin Kadin Sultra

REPUBLIKNEWS.CO.ID, Kendari – Keberhasilan La Mandi dalam memimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tak perlu diragukan lagi. Sosok pemimpin ini sudah tepat dalam menjalankan program kerja Kadin di Sulawesi Tenggara (Sultra). Sebab, sejak diberikan amanah dalam pimpinan Kadin di periode pertama dapat dilaksanakan dengan baik. 

Terbukti, organisasi plat merah ini yang sebelumnya dibekukan namun setelah dipimpin La mandi kini menjadi besar. Tak hanya itu, salah satu amanah telah dilaksanakan dengan baik yakni dapat menghidupkan kembali marwah Kadin di 17 kabupaten dan kota. 

Ketua Kadin Muna Drs. Ahmad Zakaria yang dihubungi melalui telepon mengatakan, keberhasilan seorang pemimpin dapat dilihat sejauh mana mengemban amanah yang diberikan saat dilantik yakni siap mengibarkan panji-panji organisasi di jazirah Sultra.

“Dalam iplementasinya adalah membentuk dan melantik pengurus Kadin Kabupaten dan Kota di jazirah Sultra. Dan hal itu telah terbukti dengan terbentuknya Kadin di 17 kabupaten yang ada,” ujarnya.

Kedua adalah membangun sekretariat Kadin yang represntatif. Ketiga menghadiri berbagai undangan kegiatan Kadin Indonesia  maupun undangan pemerintah kabupaten.

Ke empat mampu membuat eksistensi KADIN secara mandiri tanpa mengharap bantuan dan sumbangan pihak manapun. Serta mampu melakukan konsolidasi organisasi Kadin Sultra yang sebelumnya sempat dibekukan.

“Itu penilayan saya terhadap Ketua Kadin Sultra,” tandasnya.

Untuk diketahui, pria yang akrab disapa La Mandi bukan sekedar pengusaha sukses dalam menjalankan usahanya. Tapi juga merupakan pimpinan yang amanah, serta dapat diterima di seluruh kalangan. Sebab, aspirasi dari Kadin kabupaten dapat disampaikan di Pusat. Tidak hanya itu, setiap ada kegiatan nasional, Kadin Sultra selalu mengikutinya. 

Tidak hanya itu Kadin dapat dikatakan organisasi plat merah dan mitra strategis pemerintah karena keberadaannya diatur undang undang no 1 tahun 1987. Lalu dalam melaksanakan musyawarah berdasarkan Kepres. Dalam hal ini Kepres No 17 thn 2010. (Akbar Tanjung)