REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR – Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa terus menunjukkan hasil positif. Salah satunya melalui program pendidikan kesetaraan di Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, yang sukses melahirkan ratusan lulusan berkat kolaborasi antara PT Multi Harapan Utama (MHU), pemerintah desa, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) setempat.
Sejak dimulai pada 2018, program ini telah menghasilkan 995 lulusan kejar paket A, B, dan C. Mereka kini memiliki kesempatan lebih luas untuk melanjutkan pendidikan maupun meningkatkan keterampilan. Sebagian bahkan telah melangkah ke jenjang perguruan tinggi.
Penyerahan ijazah secara simbolis dilaksanakan pada Senin (08/09/2025) dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pendidikan menjadi pondasi utama dalam pemberdayaan masyarakat desa.
“Desa yang maju tidak hanya dilihat dari infrastrukturnya, tetapi dari warganya yang terdidik dan berdaya. Karena itu, kami sangat mengapresiasi langkah kolaboratif ini sebagai wujud nyata tanggung jawab sosial yang berdampak langsung,” ujar Arianto.
Menurutnya, dukungan dunia usaha seperti PT MHU membuktikan bahwa sektor swasta memiliki peran penting dalam membangun pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain membiayai peserta, MHU juga menyediakan program sertifikasi keahlian dan peralatan belajar agar peserta tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja.
“Kolaborasi seperti ini seharusnya diperluas ke desa-desa lain agar masyarakat yang sempat putus sekolah tetap memiliki peluang memperbaiki masa depan,” tambahnya.
Program kejar paket di Loa Kulu ini menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat mampu mempercepat pembangunan manusia di daerah. Pemerintah desa berperan aktif dalam pendataan peserta dan penyediaan fasilitas belajar, sementara MHU memastikan keberlanjutan pendanaan dan pendampingan teknis.
Dengan model kerja sama ini, pemerintah daerah berharap semakin banyak warga desa memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkendala faktor ekonomi.
“Ketika pendidikan tumbuh di desa, maka pemberdayaan akan mengikuti. Inilah investasi sosial yang sesungguhnya,” tutup Arianto.