REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Sebagai komitmen bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis peningkatan sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mengagas sejumlah program pengembangan keuangan daerah.
Kolaborasi bersama TPAKD ini dilakukan baik di tingkat provinsi hingga ke kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Hingga saat ini telah terbentuk 25 TPAKD, dimana mencakup satu TPAKD di tingkat provinsi, dan 24 TPAKD di tingkat kabupaten dan kota.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin menjelaskan, ada enam program pengembangan sektor keuangan daerah yang telah dikolaborasikan bersama TPAKD. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Pertama, Layanan Literasi dan Inklusi Keuangan ke Daerah (LAYARKU). Program ini untuk memaksimalkan peran Industri Jasa Keuangan (IJK) yang memiliki jaringan kantor diseluruh kabupaten dan kota di wilayah Sulselbar, termasuk tenaga Marketing, mantri/AO untuk memberikan literasi dan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat pedesaan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Hingga saat ini, program Layarku telah menyasar sebanyak 1.703 desa dari total 3.060 desa atau 56 persen yang ada di Sulawesi Selatan,” jelasnya, dalam keterangannya, kemarin.
Kedua, program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Wilayah Perdesaan. Program ini digagas sebagai upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat wilayah perdesaan melalui wadah TPAKD. Hingga 2025 terdapat enam desa yang terpilih untuk penyelenggaraan program EKI, salah satunya di Desa Kassi, Kabupaten Jeneponto dan Desa Nepo, Kabupaten Barru.
Khusus di Desa Kassi, Kabupaten Jeneponto melalui program EKI tersebut berhasil menghimpun dana pihak ketiga (DPK) melalui 150 rekening sebesar Rp565 juta. Kemudian membuka akses pembiayaan ke 40 debitur UMKM dengan total penyaluran kredit Rp3,7 miliar, hingga pembentukan Agen Bank Sulselbar sebanyak satu orang.
“Kami juga memfasilitasi pembuatan merchant QRIS sebanyak 39 QRIS, ada juga pembukaan tabungan haji ke 28 orang,” terang Muchlasin.
Ketiga, mendorong akses keuangan kepada UMKM untuk mengurangi ketergantungan UMKM pada rentenir dengan biaya rendah dan proses yang cepat melalui Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi (Phinisi). Tercatat sejak periode 2023 hingga triwulan kedua 2025, program ini telah menjangkau 995.483 nasabah dari target 971.992 nasabah atau dengan realisasi 102,42 persen. Kemudian, secara penyaluran kredit telah disalurkan sebanyak Rp32,07 triliun dari Rp31,18 triliun atau dengan share 102,85 persen.
Keempat, program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS). Program berbasis inklusi keuangan berkolaborasi dengan IJK Syariah dalam rangka penyediaan akses keuangan. Baik itu berupa penghimpunan dana, maupun penyaluran dana untuk memfasilitasi kebutuhan finansial di eksosistem syariah seperti pesantren.
“Tahun ini sasaran program ada di delapan pesantren di berbagai daerah antara lain, Makassar, Bone, Gowa, Sinjai, dan kabupaten kota lainnya,” ujarnya.
Kelima, program Pemberdayaan Ekosistem Bisnis UMKM melalui Klasterisasi, kinerja program tersebut berhasil membentuk 1.217 klaster ekosistem bisnis, 17.986 debitur dengan penyaluran kredit Rp610,39 miliar. Keenam, program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) melalui budidaya pisang cavendish dan kakao.