REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelancaran Pemilihan Suara Ulang (PSU) dengan menandatangani adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Acara yang berlangsung di Ruang Eksekutif Bupati Kukar ini turut melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar, serta unsur keamanan dari Kodim Bontang dan Polres Bontang.
Penandatanganan NPHD ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan tahapan PSU dapat berjalan tanpa kendala, baik dari sisi anggaran, logistik, maupun keamanan. Dalam sambutannya, Bupati Kukar menegaskan bahwa alokasi dana hibah untuk PSU ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan.
PSU bukan hanya sekadar pemungutan suara ulang, tetapi juga bagian dari upaya menjaga integritas demokrasi. Oleh karena itu, Bupati Kukar Edi Damansyah menegaskan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. “Anggaran sudah dialokasikan melalui APBD dengan mempertimbangkan efisiensi. PSU ini merupakan instruksi prioritas yang harus kita dukung penuh,” ujarnya.
Adendum NPHD ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tidak ingin ada hambatan dalam proses PSU. Dengan dana hibah yang telah dialokasikan, diharapkan semua kebutuhan penyelenggara pemilu, mulai dari logistik hingga honor petugas, dapat terpenuhi tepat waktu.
Tak hanya itu, transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk mendukung penyelenggaraan PSU yang jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Salah satu aspek krusial dalam PSU adalah stabilitas keamanan. Tidak bisa dimungkiri, pemilu ulang sering kali menjadi momen yang rawan gesekan politik. Oleh karena itu, Pemkab Kukar bersama unsur TNI dan Polri berupaya memastikan keamanan selama seluruh tahapan PSU berlangsung.
Aparat keamanan dari Kodim Bontang dan Polres Bontang akan dikerahkan untuk menjaga ketertiban, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi PSU. Bupati Kukar menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat dan aparat keamanan dalam menciptakan suasana kondusif.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah, menghindari konflik, serta menggunakan hak pilihnya dengan bijak demi keberlangsungan demokrasi yang sehat di Kukar,” imbaunya.
Selain itu, keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, serta organisasi kepemudaan, juga diharapkan dapat membantu menciptakan atmosfer pemilu yang damai. Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, potensi kecurangan atau pelanggaran pemilu dapat diminimalisir.
PSU merupakan momen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, Pemkab Kukar menegaskan bahwa seluruh proses harus berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Dengan begitu, hasil PSU benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.
Bupati Kukar juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam PSU ini. Ia berharap masyarakat tidak hanya sekadar datang ke TPS, tetapi juga memahami betapa pentingnya suara mereka dalam menentukan masa depan daerah.
Dengan ditandatanganinya adendum NPHD ini, harapan besar kini tertuju pada kelancaran PSU di Kutai Kartanegara. Pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan akan terus bersinergi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.
Masyarakat pun diimbau untuk turut serta dalam mengawal jalannya PSU. Dengan semangat demokrasi yang kuat, diharapkan proses pemungutan suara ulang ini dapat berlangsung tanpa hambatan, aman, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
“Semoga tahapan berjalan lancar dan kondusif, jangan lupq gunakan hak pilihnya,” pungkasnya.