Kompor Gas Akan Diganti Listrik, Samsun: Listrik Indonesia Harus Terjamin dan Hemat Terlebih Dahulu

REPUBLIKNEWS.CO.ID, SAMARINDA – Wacana pergantian kompor gas ke kompor listrik yang diusung Pemerintah Pusat ditepis Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun.

Ia merasa bahwa Pemerintah Pusat harus benar-benar memastikan bahkan menjamin ketersediaan listrik di Indonesia terlebih dulu sebelum akhirnya menetapkan pengalihan tersebut.

“Ketersediaan listrik kita harus terjamin dulu. Namun jika ketersediaan listrik kita ini sudah over power, saya pikir menjadi hal yang bagus bila itu dilakukan,” ucap Samsun, Sabtu (24/9/2022).

Karena itu, jaringan atau arus listrik harus dipastikan sudah benar-benar terpenuhi di Indonesia khususnya Kaltim. Sehingga, tidak ada kendala ketika memasak.

“Listrik harus benar-benar settle di Kaltim. Kalau ternyata masih byar-pet lalu saat masak dan listrik padam tentu ini menjadi kendala pula,” ungkapnya.

Ia juga menilai bahwa pemerintah juga harus lebih cermat lagi jika ingin mengeluarkan sebuah kebijakan. Kira-kira, seberapa menguntungkannya peralihan kompor gas ke kompor listrik ini.

“Pemerintah perlu menghitung lebih besar mana antara biaya listrik atau gas. Kalau listrik tetap lebih tinggi, maka saya yakin tidak akan diminati masyarakat,” jelasnya.

Hal lain yang seharusnya dipikirkan serta diperhitungkan pemerintah yaitu bahan baku energi listrik tersebut.

“Tetapi yang perlu dicermati lagi adalah bahan baku listrik yang digunakan saat ini apa, apakah bahan bakunya itu hemat energi,” imbuhnya.

“Kalau menggunakan energi fosil seperti tenaga diesel dan sebagainya, tentu memiliki keterbatasan yang semakin lama itu high cost (pengeluaran tinggi),” sambungnya.

Beda hal jika bahan baku listrik di Indonesia menggunakan energi terbarukan (berasal dari proses alam yang berkelanjutan). Misalnya, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi dan panas bumi.

“Tetapi kalau energi listrik saat ini yang digunakan adalah energi terbarukan seperti tenaga matahari, angin atau yang lainnya. Maka akan menjadi lebih hemat, bagus saja itu. Jadi, pemerintah harus benar-benar memastikannya terlebih dulu,” pungkasnya. (adv)