REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kegiatan Cabang Olahraga dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Baruga Agar Jaya, Kantor KONI Kota Makassar, Minggu (7/12/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum KONI Kota Makassar, Ismail. Turut hadir dalam pembukaan Sekretaris Umum KONI Makassar Iqbal Djalil, Bendahara Umum Christoper Carlos, serta jajaran pengurus KONI Kota Makassar periode 2025-2029.
Dalam sambutannya, Ismail menegaskan bahwa Bimtek merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan sistem pelaporan keuangan di seluruh cabang olahraga.
Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan sebagai bentuk tanggung jawab penerima dana hibah.
“Pelaporan kegiatan dan LPJ dana hibah merupakan wujud tanggung jawab organisasi olahraga. Tata kelola yang baik akan mendukung pembinaan atlet secara lebih efektif sehingga prestasi dapat meningkat,” ujar Ismail.
Kegiatan diikuti perwakilan seluruh cabang olahraga anggota KONI Kota Makassar. Antusiasme peserta dinilai mencerminkan komitmen pengurus cabang olahraga dalam memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan prestasi olahraga Kota Makassar.
Bimtek disusun dalam beberapa sesi, meliputi materi penyusunan LPJ dan laporan keuangan dana hibah, penguatan kelembagaan, evaluasi Pra-Porprov 2025, serta perencanaan program menuju Porprov 2026. Materi disampaikan secara terstruktur agar mudah dipahami peserta.
Sejumlah bidang di struktur kepengurusan KONI Kota Makassar menjadi narasumber, di antaranya Bidang Perencanaan Anggaran dan Program, Bidang Organisasi, Bidang Pembinaan Prestasi, Bidang Pengelolaan Data, Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga, Bidang Sport Science, serta Badan Auditor Internal.
Melalui kegiatan ini, KONI Kota Makassar berharap terwujud keseragaman sistem pelaporan dan penguatan manajemen organisasi olahraga, sehingga dana hibah pemerintah dapat dikelola secara tepat guna dan tepat sasaran. (*)