0%
logo header
Rabu, 21 Oktober 2020 18:06

Korban Penggusuran Pembangunan Jembatan Teluk Kendari Minta Keadilan

Falihin
Editor : Falihin
Kuasa Hukum dan korban penggusuran pembangunan Jembatan Teluk Kendari
Kuasa Hukum dan korban penggusuran pembangunan Jembatan Teluk Kendari

REPUBLIKNEWS.CO.ID, Kendari– Empat warga pemilik rumah toko (Ruko) korban penggusuran pembebasan lahan pembangunan jembatan teluk di Kelurahan Kandai, Kota Kendari, minta keadilan.

Keempat korban tersebut yakni Sonny Jie, Edi Chandra, Silvia Tanggriawan dan Katrina Maitano. Melalui Kuasa Hukumnya, Karel Rony Pakambanan, Nastum, dan Laode Haidul Andi, mengatakan bahwa lahan dan ruko milik korban yang di gusur pada 16 September 2020 lalu, hingga kini belum juga mendapatkan haknya dalam hal ini ganti rugi lahan dan bangunan.

“Jadi meraka ini sampai sekarang belum mendapatkan hak mereka dalam pembebasan lahan oleh satuan kerja pelaksana jalan nasional wilayah II Sulawesi tenggara, ini ada apa,” ungkap Karel Rony Pakambanan, Rabu (21/10/2020).

Karel menjelaskan, kliennya sempat ditawari untuk pembebasan lahan berdasarkan perhitungan dan penilaian KJPP yang didatangkan dari Solo, namun pemilik ruko menolak tawaran Balai Jalan Wilayah II Sultra dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan keinginan. Sehingga pihaknya melayangkan surat gugatan.

Dalam perjalannya, lanjut Karel, proses gugatan yang dilayangkan tersebut, pada tanggal 6 Desember 2019 Balai Jalan yang mendapatkan pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara melakukan permohonan penitipan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri Kendari.

“Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kendari yang dipimpin oleh hakim tunggal, Irmawati Abidin, kala itu mengeluarkan penetapannya atas klien saya jika masih keberatan atau tidak menerima jumlah konsinyasi pembayaran pembebasan lahan miliknya mereka bisa menempuh hukum kasasi, tapi oleh ketua Pengadilan Negeri Kendari menyarankan bukan kasasi tapi gugatan perdata,” jelasnya.

Sehingga pada saat itu, kata Karel, dilanjutkan dengan proses gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kendari. Dalam prosesnya gugatan itu Majelis Hakim mengeluarkan putusannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang intinya putusan tersebut adalah mengabulkan sebagian tuntutan masyarakat terhadap nilai yang harus dibayarkan atas pembebasan lahan tersebut dan menyatakan nilai yang ditetapkan oleh KJPP dari Solo sebelumnya tidak benar atau dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

“Tapi anehnya kenapa tiba-tiba panitera pengadilan negeri kendari atas nama ketua pengadilan negeri kendari mengirimkan surat kepada kliennya pada tanggal 8 September untuk melaksanakan eksekusi lahan, ini ada apa,” bebernya.

Meskipun pada waktu itu pihaknya sudah berupaya menyurati pengadilan untuk menunda sementara proses eksekusi lahan dan berkomunikasi langsung tapi tidak diapresiasi, hingga eksekusin pada tanggal 16 September 2020 dilakukan.

“Ini ada apa dengan hukum kita di negara ini, kami menduga ada upaya pengaburan hukum dalam penyeleseaian sengketa ini, soalnya pengadilan sudah sengeluarkan surat keputusan nomor 83 tahun 2020 tentang pengabulan sebagian pembayan, tapi kenapa kok berubah, malah mengikuti penetapan awal nyata-nyata itu sudah dibatalkan pasca adanya keputusan nomor 83/Pdt.J/2019/PM.Pdi,” tegasnya.

Olehnya itu, atas nama kliennya meminta kepada pemerintah provinsi Sultra dan para penegak hukum di Sultra bisa memberikan rasa keadilan sehubungan dengan atas pembebasan lahan milik Sonijy dan kawan-kawannya, karena sampai saat ini belum juga terbayarkan atau belum menerima pembayaran ganti tugi lahan.

Sementara itu, salah satu korban pembebasan lahan, Edi Chandra, mengaku sangat kecewa dengan sikap pemerintah saat ini. Pasalnya hingga kini ia belum menerima ganti rugi atas lahan dan rukonya.

“Sampai saat ini sepersepun kami belum dikasikan ganti rugi, tapi ruko dan bahan-bahan perabot rumah sudah dirobohkan,” kesalnya.

Bahkan yang lebih parah lagi, katanya, saat proses eksekusi lahan pada 16 September 2020 kemarin, proses eksekusi sangat tidak punya pri kemanusiaan.

“Waktu dieksekusi itu kami tidak diberikan kesempatan untuk mau angkut barang dulu, dihancurkan dengan barang-barang kami, baju jualan istri saya waktu itu ada sekitar duapuluan lebar hilang, kasian kami ini, jangan karena dianggap ‘mata sipit’ terus kami mau diperlakukan begitu saja,” tuturnya.

Hingga kini, Edi mengaku, atas eksekusi tersebut hidupnya dirinya bersama keluarga terlunta-lunta dan harus numpang dirumah teman, karena sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi.

“Jadi kami minta dan mohon kepada pemerintah tolong kasian, jangan anggap sebelah mata kami ini,” pungkasnya. (Akbar Tanjung)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646