Lantik Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Ali Mazi Beberkan Kontribusi BPKP

REPUBLIKNEWS.CO.ID, Kendari – Gubernur Sultra Ali Mazi resmi melantik Nani Ulina Kartika Nasution sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Selasa (01/11/2020).

Dalam sambutannya, Ali Mazi menyebutkan, peran BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Daerah dianggap sangat penting dan strategis karena tugas utamanya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan.

“Dalam konsep manajemen pemerintahan yang modern, APIP merupakan mitra kerja strategis sekaligus menjadi konsultan internal bagi jajaran manajemen,” tutur Ali Mazi.

“Oleh karena itu diperlukan keberadaan dan peran APIP yang kuat, memiliki kualitas SDM yang handal, sistem organisasi yang mempuni dan budaya kerja yang kuat,” sambung Ali Mazi

Selain itu, kata Ali Mazi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Pemerintah Daerah merupakan salah satu yang harus dilakukan agar tata kelola keuangan dan pemerintahan daerah dapat berjalan efektif dan efisien.

“Saya meyakini BPKP sebagai pembina SPIP akan selalu siap memberikan pendampingan bagi terselenggaranya SPIP yang kuat dalam pemerintah daerah,” ujarnya.

Politisi Nasdem itu juga memebeberkan berbagai sumbangsi BPKP dalam pembangunan di Sultra yaitu melakukan audit terhadap pembangunan Rumah Sakit Jantung, pembangunan Perpustakaan Modern Sultra dan pembangunan jalan kawasan pariwisata Toronipa.

“Untuk itu saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Perwakilan BPKP Sultra atas kerja samanya selama ini,”pungkasnya

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sultra yang baru saja dilantik, Nani Ulina Kartika Nasution mengatakan, tugas BPKP di Sultra yaitu mendukung tata kelola pemerintahan daerah di Sultra. Olehnya itu dia berharap, keberadaan BPKP di Sultra bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendukung keberhasilan Gubernur Sultra khususnya dalam melaksanakan program pemerintah pusat.

“Kita punya tugas untuk mendampingi pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah, kemudian manajemen resikonya juga, selain itu juga membangun kapabilitas APIP,” ujarnya.

Lanjutnya, ia menjelaskan, BPKP juga akan selalu memberikan edukasi serta melakukan pencegahan terhadap tindakan penyalahgunaan keuangan negara.

“Jadi intinya kita mengawal pengelolaan keuangan, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga keuangan negara dikelola dengan baik serta aset-asetnya juga aman,” pungkasnya. (Akbar Tanjung)